Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Resmikan 3 Smelter, Erick: Bukti Swasta-BUMN Dukung Hilirisasi RI

Menteri BUMN Erick Thohir membuktikan BUMN dan swasta akan memastikan hilirisasi terjadi di Indonesia.
Menteri BUMN Erick Thohir memberikan kata sambutan saat meresmikan injeksi bauksit perdana pada Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) milik PT Borneo Alumina, Selasa (24/9/2024).
Menteri BUMN Erick Thohir memberikan kata sambutan saat meresmikan injeksi bauksit perdana pada Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) milik PT Borneo Alumina, Selasa (24/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir menyebut tiga smelter yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23-24 Agustus 2024 menjadi bukti BUMN dan swasta memastikan hilirisasi terjadi di Indonesia.

Tiga smelter dimaksud, yakni dua smelter tembaga milik PT Amman Mineral Internasional Tbk. di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan PT Freeport Indonesia atau PTFI di Gresik, Jawa Timur. PTFI diketahui merupakan perusahan yang sahamnya dimiliki 51% oleh Indonesia melalui Holding BUMN MIND ID.

Kemudian, Jokowi bertolak ke Mempawah, Kalimantan Barat untuk meresmikan injeksi bauksit perdana pada Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) milik PT Borneo Alumina, Selasa (24/9/2024).

Keterlibatan antara swasta dan perusahaan pelat merah di tiga smelter itu, terang Erick, penting untuk memastikan proyek hilirisasi terjadi di Tanah Air. 

"Jadi memang market-nya terbuka antara BUMN dan swasta bersaing bebas, tetapi yang penting bagaimana memastikan hilirisasi ini terjadi di Indonesia," ujarnya di Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (24/9/2024). 

Secara terperinci, saham Freeport Indonesia dimiliki oleh Indonesia dan asing. Sebanyak 51% saham dimiliki oleh Holding BUMN MIND ID, sementara itu 49% dimiliki oleh Freeport-McMoran. 

Kemudian, PT Borneo Alumina atau BAI keseluruhan sahamnya dimiliki oleh negara melalui PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum dan PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam. 

Erick menyampaikan bahwa hilirisasi bagi BUMN merupakan suatu kewajiban, bukan pilihan. Kewajiban itu, kata dia, yakni untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. 

"Agar rakyat kita lebih sejahtera dan ini memang diinginkan oleh pemerintah saat ini dan saya yakin pemerintah yang akan datang punya komitmen yang sama," tuturnya. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper