Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah perlu merogoh kocek hingga Rp1,3 triliun untuk membangun tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Indonesia.
Lantaran mewakili bentuk wajah Negara, Jokowi menilai PLBN pun telah digencarkannya sejak 10 tahun yang lalu atau awal mula pemerintahannya dimulai pada 2014.
Hal ini dia sampaikan meresmikan Tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Indonesia, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (2/10/2024).
“Dari 2015—2024 telah kami bangun 15 pos lintas batas negara dan 7 PLBN dibangun di 2015—2019 dan 8 plbn dibangun 2020—2024. Hari ini kita akan meresmikan 7 pos lintas batas negara terpadu yang tersebar di Nusa tenggara Timur, di Riau, Kepulauan Riau, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara, di Papua Selatan dengan total biaya 1,3 Triliun. Uang yang tidak sedikit,” tuturnya dalam forum itu.
Orang nomor satu di Indonesia itu menjelaskan pembangunan PLBN merupakan usaha pemerintah untuk mendorong pemerataan pembangunan hingga sampai di perbatasan.
PLBN, kata Jokowi, juga berfungsi sebagai buffer zone atau zona penyangga pertahanan negara Indonesia dan juga untuk mengembangkan titik-titik ekonomi baru yang ada di perbatasan.
Baca Juga
Dia pun memerinci bahwa sejumlah hasil pembangungan PLBN di eranya, mulai dari PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memakan anggaran Rp128 miliar.
Kemudian, PLBN Serasan di kabupaten Natuna di Provinsi Kepulauan Riau yang ini menelan biaya Rp145 miliar. Lalu, PLBN Jagowibabang di Kabupaten Bengkayang di Kalimantan Barat yang dibangun dengan anggaran Rp224 miliar.
Tak sampai di situ, PLBN Seinyamo di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, dibangun dengan biaya anggaran Rp248 miliar, PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dibangun dengan anggaran Rp210 miliar.
Lalu, PLBN Ke-6 yaitu Nawang di Kabupaten Malino Provinsi Kalimantan Utara dengan anggaran Rp243 miliar rupiah. Dan yang ketujuh di Yetekun di distrik Ninati, Kabupaten Boven Digul di Papua Selatan, dibangun dengan anggaran biaya Rp127 miliar.
“Keberadaan PLBN terpadu ini agar meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Indonesia yang melintasi perbatasan kemudian meningkatkan keamanan wilayah perbatasan dan mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru di perbatasan dan membuat masyarakat kita di perbatasan makin cinta dan bangga terhadap negara kita Indonesia,” pungkas Jokowi.
