Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil satu per satu pejabat, politisi, maupun akademisi ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta sebagai calon menteri di kabinet mendatang. Sejumlah nama diyakini akan menjadi menteri ekonomi era Prabowo.
Sejak Senin (14/10/2024) hingga hari ini, Prabowo memanggil para calon menteri untuk berdiskusi soal pemerintahan mendatang. Beberapa nama merupakan pejabat petahana di pemerintahan Presiden Joko Widodo, ada pula kandidat-kandidat baru yang berasal dari luar pemerintahan.
Prabowo menuturkan bahwa proses komunikasi dengan para calon menteri sejatinya telah berlangsung cukup lama. Dia telah berdiskusi dengan banyak pihak untuk menjaring nama-nama yang berpotensi untuk mengisi jabatan menteri.
Sejak kemarin, menurut Prabowo, pihaknya hanya ingin memastikan apakah para calon menteri tersebut bersedia membantu pemerintahannya atau tidak.
"Alhamdullillah, mereka mengatakan sanggup," kata Prabowo, Senin (14/10/2024)
Prabowo juga menambahkan bahwa selama pertemuan berlangsung, dia memberikan sejumlah penekanan mengenai fokus dan arah kebijakan pemerintahannya ke depan. Prabowo mengaku cukup puas karena semua calon menterinya mengerti mengenai arah kebijakan yang akan ditempuh selama 2024—2029.
Baca Juga
"Suasana sangat baik semuanya mengerti bahwa kita harus bekerja dengan baik dengan keras sebagai tim, terutama dalam kondisi dunia uang dilanda ketidakpastian," kata Prabowo.
Posisi menteri-menteri ekonomi di kabinet mendatang menjadi perhatian pasar maupun para pelaku ekonomi. Pasalnya, arah perekonomian ke depan akan turut ditentukan oleh para pejabat teras tersebut.
Daftar menteri ekonomi saat ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 /2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019—2024. Sejumlah kementerian yang terkait dengan fungsi perekonomian berada di bawah tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Berikut daftar Menteri Ekonomi:
- Menko Perekonomian
- Menteri Keuangan
- Menteri Ketenagakerjaan
- Menteri Perindustrian
- Menteri Perdagangan
- Menteri Pertanian
- Menteri Agraria dan Tata Ruang
- Menteri BUMN
- Menteri Koperasi dan UKM
Selain itu, terdapat pula kementerian lain yang terkait dengan ekonomi dan berada di bawah Kemenko Maritim dan Investasi, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Investasi.
Beberapa nama yang hadir di Kertanegara dan telah 'diwawancara' Prabowo disebut akan mengisi kursi menteri ekonomi tersebut.
Nama-nama yang diyakini akan terpilih di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar), hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).
Berikut daftar nama yang menjadi calon menteri ekonomi Prabowo:
- Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian 2019—2024)
- Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat, Menteri ATR/BPN 2024)
- Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN, Menteri Perdagangan 2019—2024)
- Raja Juli Antoni (Sekjen DPP PSI, Wakil Menteri ATR/BPN 2024)
- Agus Gumiwang (Menteri Perindustrian 2019—2024)
- Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian 2023—2024)
- Erick Thohir (Menteri BUMN 2019—2024)
- Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan 2019—2024)
- Bahlil Lahadalia (Ketua Umum Partai Golkar, Menteri ESDM 2024)
- Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan 2020—2024)
- Rosan P. Roeslani (Menteri Investasi/Kepala BKPM 2024)
Terdapat pula sosok Yassierli, Guru Besar di ITB yang fokus pada bidang ergonomi, rekayasa kerja, dan keselamatan kerja.
Plh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan, atau akrab disapa Aher, mengatakan bahwa partainya mengusung Yassierli untuk menjadi Menteri Ketenagakerjaan.
"Kami musyawarah. Ya mempertimbangkan ya beliau kita usung sebagai profesional, sebagai akademisi mewakili PKS," kata Aher dilansir dari Antara, Selasa (15/10/2024).
Namun demikian, terdapat peluang perubahan nomenklatur kementerian dan badan pada kabinet Prabowo nanti.
Sejauh ini, informasi yang beredar bahwa Prabowo akan menambah jumlah kementerian, termasuk kementerian koordinator. Terdapat pula rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang akan mengambil sebagian kewenangan Kementerian Keuangan.
Artinya, nama-nama yang telah dipanggil Prabowo bisa menjadi memimpin kementerian/badan yang telah ada maupun menjadi orang nomor satu di kementerian/badan baru.