Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo Minta 3 Wamenkeu, Badan Penerimaan Negara Batal Dibentuk?

Bagaimana nasib pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) setelah Prabowo Subianto minta ada 3 Wamenkeu?
Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu)/kemenkeu.go.id
Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu)/kemenkeu.go.id

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menambah jumlah wakil menteri keuangan dari sebelumnya dua orang menjadi tiga orang. Setelah pada pertengahan Juli lalu terdapat tambahan menjadi dua orang oleh sang Keponakan, Thomas Djiwandono, kini muncul Anggito Abimanyu sebagai wamenkeu tambahan.  

Jauh hari sebelumnya, Prabowo berniat untuk memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan dan menjadi Badan Penerimaan Negara (BPN). 

Nama Anggito Abimanyu, yang melengkapi tiga wakil menteri keuangan setelah Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono, sebelumnya digadang-gadang bakal menjadi kepala dari badan penerimaan tersebut.  

Meski demikian, dengan keberadaan tiga wamenkeu tersebut justru menimbulkan pertanyaan kelanjutan pembentukan BPN. Padahal, Prabowo-Gibran sudah menggaungkan pembentukan BPN sejak kampanye Pilpres 2024. 

Menanggapi pertanyaan tersebut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa secara struktur sudah jelas bahwa wakil menteri keuangan ada tiga orang. 

“Saya tidak [dapat menjawab BPN] strukturnya sudah jelas, ‘trio’ dia menyampaikan kepada publik,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (15/10/2024). 

Dalam pertemuan dengan Prabowo sore tadi, Anggito menegaskan dirinya bersama dua wamenkeu lainnya akan menjadi trio yang akan membantu Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pengelolaan penerimaan dan belanja negara. 

Lebih spesifik, Anggito menjelaskan bahwa dirinya diminta untuk mengoptimalisasi penerimaan negara. 

“Jadi kami 3 in 1, bertugas membantu kelancaran tugas Menkeu, salah satunya optimalisasi penerimaan negara,” ujarnya kepada media massa. 

Pasalnya, belanja negara pada tahun depan akan mencapai Rp3.621,3 triliun dan penerimaan akan berada pada angka Rp3.005,1 triliun. Artinya, terdapat defisit sekitar Rp616,2 triliun yang akan ditutup melalui penarikan utang. 

Di sisi lain, belanja Prabowo ke depannya juga akan tetap besar mengingat salah satunya kebutuhan dalam program makan bergizi gratis yang diestimasikan memakan anggaran Rp400 triliun untuk satu tahun.  


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper