Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih perlu langsung bekerja menyelesaikan setumpuk pekerjaan rumah dan memenuhi janji kampanyenya.
Salah satu janji dalam kampanyenya adalah mengejar pertumbuhan ekonomi 8% agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap. Namun, target pertumbuhan ekonomi ini tersebut tidak mudah.
Tugas mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut juga menjadi pertaruhan kinerja oleh tim ’jumbo’ Kabinet Merah Putih. Terlebih, sebagian menteri tidak berasal dari kalangan profesional, namun juga dari kalangan partai politik.
Dari 48 menteri yang dilantik Prabowo, terdapat 24 menteri yang berasal dari partai politik. Adapun dari 56 wakil menteri, 18 di antaranya berasal dari parpol
Berdasarkan komposisi partainya, Golkar menjadi partai dengan jumlah menteri paling banyak dalam kabinet Merah Putih. Sementara itu, Partai Gerindra mendapatkan jatah 5 kursi menteri dalam Kabinet Merah Putih.
Di kursi wakil menteri, Gerindra mendapatkan jatah 6 kursi wamen, sedangkan Golkar mendapat 3 kursi. Jika ditotal, Golkar dan Gerindra mendapatkan jatah kursi yang sama besarnya.
Baca Juga
Partai lain pengusung Prabowo-Gibran juga mendapat jatah kursi, termasuk Partai Demokrat dan PAN yang masing-masing mendapat jatah 4 kursi menteri dan wamen.
Dua parpol yang bukan pengusung Prabowo-Gibran, yakni PKS dan PKB, bahkan mendapatkan jatah kursi menteri dalam kabinet Merah Putih.
Tantangan Pertumbuhan Ekonomi
Perbandingan porsi menteri dari kalangan parpol dan profesional ini perlu mendapat catatan, terlebih target pertumbuhan ekonomi 8% terbilang cukup ambisius dan sulit tercapai.
Selain itu, banyaknya jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo juga mendapatkan sorotan dari ekonom LPEM FEB Universitas Indonesia Teuku Riefky, yang mewanti-wanti adanya potensi inkoherensi kebijakan antara satu kementerian dengan kementerian lainnya.
“Inilah yang mungkin akan berdampak negatif terhadap perekonomian,” kata Riefky kepada Bisnis, Senin (21/10/2024).
Menurutnya, ada sejumlah poin yang perlu menjadi prioritas pemerintah Prabowo. Di antaranya, penanganan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, hingga memperbaiki kualitas institusi.
“Paling tidak dari sisi ekonomi, ini beberapa hal yang perlu segera diatasi oleh pemerintahan berikutnya,” ujarnya.
Riefky menilai, persoalan tersebut perlu segera ditangani oleh Prabowo beserta jajarannya. Sebab jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan, deindustrialisasi berlanjut, hingga daya beli masyarakat semakin rendah.
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap tiga tantangan ekonomi yang harus diatasi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dan kabinet Merah Putih.
Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menyebut tantangan pertama yang akan dihadapi adalah kondisi fiskal yang mengalami tekanan.
Belanja APBN 2025 sebesar Rp3.613,1 triliun diproyeksikan ditopang oleh penerimaan negara yang prediksinya mencapai Rp3.005,1 triliun. Artinya, potensi defisit lebih dari Rp600 triliun akan menjadi penambah utang negara. Dia mengatakan, hal tersebut juga termasuk masalah fiskal berupa dengan jatuh tempo utang sekitar Rp800 triliun tahun 2025.
"Dengan kompleksitas fiskal yang ada, jajaran Kementerian Keuangan diharapkan mempunyai terobosan yang solutif," jelas Ajib dalam keterangan resminya, Minggu (20/10/2024).
Tantangan kedua menurut Ajib masih tingginya angka pengangguran. Hal tersebut terlihat dari data 2024 menunjukkan angka pengangguran sebesar 5,2%.
Dia menjelaskan, pencapaian investasi yang selalu di atas target selama 5 tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja. Ajib bahkan menilai terjadi paradoks, karena semakin banyak fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan angka rasio Incremental Output Ratio (ICOR) terus mengalami peningkatan.
Menurutnya, hal tersebut berarti investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Permasalahan ketiga yang harus dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto adalah kemiskinan. Ajib mengatakan, pemerintah harus betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan angka kemiskinan.
Berdasarkan catatan, rapor tim ekonomi pemerintahan Jokowi selama 5 tahun terakhir hanya mampu membawa perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata 4,2%. Selama 10 tahun pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan belum pernah tembus 5,5%, apalagi 7%. Paling tinggi hanya 5,3% itupun ditolong oleh komoditas. Ketika harga komoditas turun, ekonomi Indonesia kembali ke level 5%.
