Kumpulkan ExxonMobil dkk, SKK Migas Ungkap 1,8 Miliar Barel Minyak Belum Tergarap

Bisnis.com, JAKARTA - SKK Migas mengungkapkan potensi 1,8 miliar barel minyak (Bbo) dan 13,4 triliun kaki kubik (Tcf) gas belum tergarap. Lembaga itu pun meminta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk mengoptimalkan potensi minyak dan gas bumi (migas) tersebut.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menuturkan terdapat beberapa lapangan yang belum diproduksikan, plan of development (PoD) yang belum dilanjutkan ke tahap produksi, serta hasil temuan eksplorasi yang tidak ditindaklanjuti. Ini khususnya pada wilayah kerja (WK) eksploitasi yang hanya fokus pada produksi existing.

Dia mencatat terdapat beberapa potensi yang masih bisa dikembangkan. Pertama, terdapat 301 struktur yang memiliki potensi sebesar 1,8 Bbo minyak dan 13,4 Tcf gas.

Kedua, terdapat potensi peningkatan produksi dari kegiatan EOR & waterflood. Dwi mengatakan, pihaknya telah memetakan semua potensi yang ada dan akan fokus untuk menerapkan teknologi ini terhadap 12 Lapangan dengan potensi recoverable resource sebesar 951 juta barel minyak (MMbo).

Ketiga, terdapat kategori stranded PoD, yang mencakup lapangan-lapangan dengan PoD yang sudah disetujui, tetapi pelaksanaannya terhambat. SKK Migas mencatat saat ini, terdapat 74 lapangan dalam kategori ini yang memiliki potensi sebesar 153 MMbo minyak dan 5,3 Tcf gas, tetapi belum bisa dimanfaatkan.

Keempat, terdapat idle field dan idle well, yaitu lapangan atau sumur yang saat ini tidak aktif, tetapi masih memiliki potensi untuk diaktifkan kembali. Saat ini terdapat 203 idle field dengan potensi produksi 122 juta barel setara minyak per hari (MMboe).

Melihat potensi besar itu, SKK Migas mengumpulkan para CEO KKKS untuk melakukan inventarisasi dan potensi percepatan produksi untuk meningkatkan produksi pada akhir pekan lalu.

Adapun, para CEO yang hadir seperti SVP Business Development ExxonMobil Justin Murphy, BP President Asia Pacific Kathy Wu, President Director Petrochina Qian Mingyang, dan Direktur Utama Pertamina EP Wisnu Hindadari.

Lalu, Operations Deputy Director ENI Muara Bakau Juan Carlos Coral, Direktur Kangean Energi Indonesia Didi Basuki, Direktur Medco E&P Ronald Gunawan, hingga Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan Ruby Mulyawan.

Dwi meminta para CEO KKKS itu menyampaikan inventarisasi dan strategi tindak lanjut tersebut maksimal pekan pertama November 2024 ini. Dia menambahkan bahwa sudah banyak kemudahan dan insentif dari pemerintah agar proyek migas menjadi ekonomis.

"Jika dulu ada istilah proyek tidak ekonomi, maka sekarang sudah berubah yaitu proyek hulu migas dijamin ekonomis, dengan pemerintah memberikan keleluasaan KKKS untuk mengajukannya agar menjadi ekonomis. Oleh karena itu, ditunggu gebrakan dari KKKS," kata Dwi melalui keterangan resmi dikutip pada Selasa (5/11).

Dwi pun mengatakan, jika aset yang dimiliki tidak produktif karena KKKS tidak melaksanakan WP&B, maka SKK Migas akan mengevaluasi atau bahkan mengganti manajemen KKKS yang bersangkutan. 

"Jangan ada potensi cadangan yang tidak dikembangkan, tidak boleh negara menjadi tersandera," ucap Dwi.

Sementara itu, Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara menyampaikan bahwa pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 110 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengembalian Bagian WK Potensial yang Tidak Diusahakan dalam Rangka Optimalisasi Produksi. 

Dia menjelaskan Kepmen ini memberikan tugas dan kewenangan bagi SKK Migas dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) untuk melakukan inventarisasi atas bagian WK yang tidak diusahakan untuk percepatan produksi berdasarkan tiga kriteria.

Pertama, lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan (idle field). Kedua, PoD selain PoD I yang tidak dikerjakan dalam 2 tahun berturut-turut (stranded PoD/PoD mangkrak). Ketiga, struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status temuan (discovery) selama 3 tahun berturut-turut (undeveloped discovery).

Benny menyampaikan timeline untuk mendukung langkah implementasi dari upaya inventarisasi dan percepatan produksi. Untuk itu, dia meminta semua KKKS yang memiliki WK yang terdampak Kepmen 110 Tahun 2024 untuk mengisi form dengan empat pilihan.

"Yaitu pertama, tetap dikerjakan oleh kontraktor KKS bersangkutan dan dapat mengajukan insentif. Kedua, dikerjasamakan dengan badan usaha. Tiga, dikerjakan dengan mekanisme KSO, dan pilihan keempat, dikembalikan kepada negara," katanya.