ESDM Ungkap Segudang PR Hilirisasi Mineral dari Hulu sampai Hilir

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) blak-blakan soal pekerjaan rumah (PR) hilirisasi mineral dari hulu sampai hilir.

Plt Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati menjelaskan berdasarkan kajian pemerintah, terdapat persoalan-persoalan hilirisasi yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan. Adapun, salah satu persoalan itu seperti hilirisasi yang masih minim akan dampak sosial.

"Jadi memang ada persoalan-persoalan dalam hilirisasi dari hulu ke hilir, mulai dari penambangan. Kalau hilir ke arah penjualan, kemudian ke arah pengambilan teknologi. Tapi ke arah sosial belum ada, belum masuk," ucap Siti dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Lebih terperinci, berdasarkan bahan paparan Siti, PR pemerintah terkait hilirisasi di sisi hulu adalah meningkatkan informasi sumber daya dan cadangan minerba. Adapun, sejumlah langkah yang bisa dilakukan ialah melakukan standardisasi perhitungan sumber daya dan cadangan.

Selain itu, pemerintah dan pemangku kepentingan juga perlu melakukan konversi sumber daya menjadi cadangan melalui optimasi modifying factors. Kemudian, peningkatan aktivitas usaha eksplorasi dan evaluasi kandungan mineral ikutan dalam bijih nikel juga perlu dilakukan.

Di samping itu, peningkatan cadangan melalui optimasi cut off grade dan penyediaan dana jaminan eksplorasi juga harus menjadi perhatian.

PR lain di sisi hulu ada meningkatkan tata kelola pengusahaan pertambangan minerba. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah perlu melakukan efisiensi jumlah izin pertambangan, melakukan monitoring volume produksi, dan optimalisasi potensi pajak dan PNBP. Tak hanya itu, pemerintah juga perlu perlu meningkatkan kualitas tata niaga mineral domestik.

Sementara itu, PR terkait hilirisasi di sisi hilir salah satunya adalah mendorong upaya hilirisasi lebih jauh. Terkait hal ini, pemerintah perlu melakukan pemutakhiran dan monitoring data investasi dan operasi smelter.

Pemerintah juga perlu melakukan pembatasan smelter pirometalurgi dan melakukan pengambangan pabrik hidrometalurgi (HPAL atau STAL). Selain itu, para pemangku kepentingan juga harus melakukan penyediaan energi dan dukungan untuk upaya mengurangi emisi.

PR hilirisasi di sisi hilir lainnya ada penerapan kebijakan fiskal yang tepat untuk mendorong hilirisasi. Untuk menyelesaikan PR tersebut, pemerintah harus melakukan pengendalian insentif fiskal seperti tax holiday. 

Pemerintah juga perlu menerapkan bea keluar untuk produk pirometalurgi dan menerapkan nilai ekonomi karbon (NEK) pada industri smelter.

Adapun, PR terakhir hilirisasi di sisi hilir adalah mengembangkan kebijakan perdagangan produk hilirisasi untuk mendapat nilai manfaat yang besar bagi Indonesia.

Meski masih memiliki segudang PR, Siti menegaskan bahwa hilirisasi harus tetap digenjot demi menciptakan nilai tambah bagi Indonesia.

"Intinya kita sepakat hilirisasi adalah langkah tepat dengan mempertimbangkan potensi yang kita miliki, tinggal koordinasi antara kementerian/lembaga agar hilirisasi berjalan mantap dan memberi nilai untung sebesar-besarnya kepada Indonesia," ucap Siti.