Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan Presiden Prabowo Subianto bakal melanjutkan pembangunan mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
AHY bahkan menyebut, IKN masuk sebagai 1 dari 3 pembangunan infrastruktur yang diutamakan penyelesaiannya.
"Sesuai arahan Bapak Presiden, beberapa proyek infrastruktur utama yang kan kita bangun dan juga akan kita lanjutkan yang pertama adalah IKN," tegasnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, dikutip langsung dari siaran langsung akun YouTube Kementerian Dalam Negeri, Kamis (7/11/2024).
Pada saat yang sama, AHY memastikan bahwa Presiden Prabowo menghendaki percepatan penyelesaian pembangunan IKN.
Salah satu yang bakal dikebut yakni penyelesaian ekosistem pemerintahan dengan menghadirkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan pemerintahan mulai dari eksekutif, yudikatif, hingga legislatif.
"Tentu bapak presiden ingin melanjutkan pembangunan IKN, utamanya sebagai pusat pemerintahan. Sehingga, kita fokus menuntaskan fasilitas dan sarana eksekutif, yudikatif dan legislatif," pungkasnya.
Baca Juga
Sebelumnya, hal senada juga disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang mengaku mendapat titah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan IKN.
"Justru presiden minta selesai 3-4 tahun. Saya kira tadi presiden waktu salamin saya beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong [percepat IKN], laksanakan.' Saya cuma bilang 'Siap Perintah' begitu kira-kira. Dikejar 2028, tetapi nanti saya mau hadap beliau lagi,” kata Basuki di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Adapun, hingga akhir 2024, Badan Otorita IKN menargetkan investasi yang masuk ke ibu kota baru bisa mencapai Rp100 triliun. Dari target tersebut, Basuki menyebut realisasi investasi IKN hingga pertengahan Oktober 2024, telah mencapai Rp58 triliun.
Basuki juga mengatakan bahwa dirinya optimistis percepatan pembangunan IKN dapat dilakukan mengingat ekosistem untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang sudah berjalan tinggal membangun sarana gedung yudikatif dan legislatif saja.
“Jadi yudikatif, eksekutif dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap, jadi 2028. Intinya, kalau saya selama itu ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Udah tahu gaya saya kerja kan?” tegasnya.
