Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani menyatakan tidak memiliki ruang untuk menaikkan biaya bea masuk susu impor dari Australia dan Selandia Baru ke Indonesia.
Askolani menjelaskan, Indonesia bergabung dalam perjanjian Asean Australi-New Zealand Free Trade Area [AANZFTA]. Oleh sebab itu, bea masuk susu dari Australia dan Selandia Baru sebesar 0%.
"Jadi itu [perjanjian AANFTA] yang kita jalanin juga ya," jelas Askolani di Kantor Ditjen Bea Cukai, Jakarta Timur, Kamis (14/11/2024).
Sebelumnya, sejumlah peternak sapi melakukan protes di Boyolali, Jawa Tengah dengan membuang susu segarnya. Aksi tersebut dilakukan karena pasokan susu mereka tidak terserap oleh industri pengolahan susu (IPS).
Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Boyolali menyatakan telah menerima audiensi para penampung yang mewakili para peternak sapi perah di wilayahnya yang produksinya dibatasi oleh IPS.
"Para pengepul susu sapi mendatangi Kantor Disnakkan Boyolali mewakili para petani peternak menyampaikan keluhan mereka semenjak September 2024 terjadi penurunan pasokan susu ke Industri Pengolahan Susu (IPS) karena dibatasi," kata Kepala Disnakkan Boyolali Lusia Dyah Suciati di Boyolali, Jumat (8/11/2024).
Baca Juga
Sementara itu, Kementerian Koperasi meminta agar tarif bea masuk produk susu sebesar 0% ditinjau ulang untuk menyelamatkan peternak susu dalam negeri.
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebut Selandia Baru dan Australia memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia yang menghapuskan bea masuk pada produk susu.
Perjanjian ini membuat harga produk mereka setidaknya 5% lebih rendah dibandingkan dengan harga pengekspor produk susu global lainnya. Budi menuturkan bahwa kedekatan mereka dengan Indonesia juga membuat harga produk susu mereka sangat kompetitif.
“Karena itu [regulasi tarif bea masuk], ini yang harus kita lakukan langkah-langkah untuk peninjauan beberapa permasalahan dan regulasi yang ada,” kata Budi dalam Konferensi Pers terkait Koperasi Susu Boyolali di Kantor Kementerian UKM, Jakarta, Senin (11/11/2024).
