Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan transformasi kelembagaan Perusahaan Umum (Perum) Bulog akan mulai dibahas pekan ini, Jumat (29/11/2024), setelah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai target Indonesia untuk mencapai swasembada pangan sangat tergantung pada Perum Bulog.
“Atas persetujuan rapat, izin Bapak Presiden [Prabowo Subianto], kita akan membahas mulai Jumat besok,” kata Zulhas di Kompleks Istana Negara, Selasa (26/11/2024).
Menurutnya, dengan dilakukan transformasi kelembagaan, Bulog dapat menyerap hasil pertanian seperti gabah, padi, dan jagung tanpa perlu memperhitungkan untung dan rugi.
“Oleh karena itu bulog akan dibahas mengenai transformasi kelembagaannya,” ujarnya.
Pekan lalu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama kementerian/lembaga di bawah koordinasinya telah sepakat untuk menjadikan Perum Bulog sebagai badan otonom, seiring dengan perlunya transformasi kelembagaan BUMN Pangan tersebut.
Baca Juga
“Untuk mencapai swasembada pangan itu, maka fungsi Bulog harus kembali, harus transformasi lembaganya, nggak bisa komersial lagi,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (21/11/2024).
Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan selanjutnya akan menggelar rapat lanjutan guna membahas transformasi Perum Bulog.
Adapun wacana lepasnya Perum Bulog dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebelumnya diungkapkan oleh Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono.
Dia mengatakan Kepala Negara berencana untuk menjadikan Perum Bulog sebagai lembaga pemerintah yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan demikian, Perum Bulog tak lagi menjadi Badan Usaha.
“Nanti, kita Bulog, menjadi lembaga pemerintah lainnya,” kata Wahyu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (5/11/2024).
Wahyu menyebut, Presiden telah memintanya untuk mempersiapkan transformasi kelembagaan sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres).
Peran dan tugas Bulog sebagai perusahaan pangan acap kali menjadi sorotan. Sebagai catatan, Bulog pernah membukukan rugi bersih hingga Rp1,74 triliun pada 2019 dan Rp748,96 miliar pada 2020. Mengutip laporan tahunan yang dipublikasikan perusahaan, kerugian pada 2019 dipicu oleh penurunan pendapatan lain-lain yang membuat segmen public service obligation (PSO) membukukan rugi sebelum pajak sebesar Rp1,86 triliun.
Kerugian tersebut dipicu oleh beban bunga beras PSO yang tinggi dan berefek pada pengalihan beban bunga komersil ke PSO. Pada 2019, Bulog secara kumulatif menyerap beras dari dalam negeri sebanyak 1,1 juta ton. Di sisi lain, perusahaan masih mengelola beras impor yang pada 2018 mencapai volume kumulatif sebesar 1,78 juta ton. Kala itu, volume jumbo beras kelolaan Bulog yang tinggi belum diikuti dengan mekanisme penyaluran yang ideal.
