Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikann Indonesia memiliki keinginan kuat untuk menjadi negara berstatus pendapatan tinggi.
Sejalan dengan cita-cita tersebut, pemerintah tengah berusaha menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD. Di mana dalam prosesnya, Kementerian Keuangan bersama OECD secara resmi meluncurkan Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024 pada Selasa (26/11/2024).
Laporan tersebut membahas seputar kebijakan makroekonomi—termasuk saran OECD untuk RI dapat meningkatkan pendapatan—serta konvergensi sosial-ekonomi, digitalisasi, dan transisi hijau.
"Beberapa kebijakan yang diadopsi akan terus diperkuat termasuk memperkuat struktur ekonomi melalui hilirisasi industri, baik yang terkait dengan kekuatan mineral strategis seperti tembaga dan nikel, maupun di sektor lain seperti hasil pertanian yang menjadi prioritas presiden," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Rabu (27/11/2024).
Secara umum, OECD melihat bahwa pertumbuhan Indonesia telah pulih kembali pasca pandemi walaupun masih harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi.
Dalam laporan tersebut juga disampaikan bahwa OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai 5,2% (year on year/YoY). Selain itu, Indonesia juga dinilai telah dapat menekan inflasi yang pada tahun 2022 mencapai 6% hingga mencapai 1,7% pada Oktober 2024.
Baca Juga
Sementara dengan peluncuran survei tersebut, Sri Mulyani berharap sisi positif yang tercantum dalam laporan dapat menarik investor ke Indonesia.
Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024 juga diharapkan dapat menunjukan berbagai upaya Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian, melindungi masyarakat rentan, dan mempertahankan keberlanjutan fiskal di tengah dinamika dan volatilitas perekonomian global serta tantangan perubahan iklim.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann mengungkapkan progres terkini proses aksesi Indonesia menjadi anggotanya.
Mengingat Indonesia juga tengah menjalani proses menjadi anggota aliansi Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS).
Cormann memastikan proses aksesi Indonesia ke OECD tidak akan terpengaruh dengan rencananya untuk bergabung ke BRICS karena pihaknya memahami sepenuhnya postur kebijakan luar negeri Indonesia sebagai negara independen yang tidak memihak blok manapun.
Cormann menuturkan pihaknya akan mengkaji aksesi Indonesia sesuai dengan standar yang ada. OECD juga akan mengkaji kinerja Indonesia pada seluruh spektrum kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan serta komitmennya untuk menyelaraskan regulasi dengan praktik terbaik kebijakan global dan sesuai dengan standar OECD.
"Pada akhirnya, hal-hal itulah yang akan menjadi dasar penilaian permohonan Indonesia ketika tiba saatnya untuk membuat keputusan tentang undangan keanggotaan," ujarnya, Selasa (26/11/2024).
.jpeg?w=300&h=221)
