Bisnis.com, JAKARTA - Tekanan penurunan daya beli, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga volatilitas nilai tukar rupiah membuat pelaku usaha mengambil langkah efisiensi operasional pada tahun ini.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menyampaikan, dalam kondisi saat ini, strategi efisiensi operasional menjadi prioritas utama, termasuk pengelolaan biaya yang lebih ketat, optimalisasi rantai pasok, dan diversifikasi pasar untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu.
“Pelaku usaha juga perlu berfokus pada inovasi produk dan jasa, yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen saat ini untuk mempertahankan daya saing,” kata Shinta kepada Bisnis, Jumat (3/1/2025).
Selain itu, kata dia, kolaborasi antarindustri menjadi sangat penting untuk menciptakan sinergi yang dapat memperkuat daya tahan usaha, baik melalui kemitraan strategis maupun berbagi sumber daya dalam rantai pasok.
Dunia usaha juga mencermati pentingnya pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan produktivitas dan menekan biaya operasional.
“Investasi dalam transformasi digital juga tak terelakkan, mengingat adopsi teknologi dapat meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, dan memperluas jangkauan pasar,” tuturnya.
Baca Juga
Di sisi lain, Apindo menilai perusahaan perlu proaktif dalam mengantisipasi perubahan kebijakan pemerintah. Menurutnya, membangun komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan asosiasi industri, dapat membantu perusahaan memahami arah kebijakan dan merespons dengan cepat.
Dalam hal ini, Shinta menyebut bahwa Apindo secara konsisten mengadvokasi tiga structural bottleneck yang perlu diselesaikan pemerintah untuk mendongkrak perekonomian yakni penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan menurunkan high-cost of economy.
Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing, Shinta menilai bahwa Indonesia perlu segera memenuhi kelima persyaratan kunci.
Pertama, mendorong bauran kebijakan fiskal dan moneter yang pro-stability, pro-growth, dan pro-poor. Kedua, peningkatan efisiensi biaya usaha universal yang berfokus pada pemangkasan cost of compliance.
Ketiga, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas harus menjadi hasil nyata dari realisasi investasi yang efektif. Keempat, peningkatan produktivitas dan kualitas SDM harus diakselerasi dengan memastikan link and match antara sistem pendidikan dan kebutuhan industri.
Kelima, menerapkan kebijakan yang dapat menjadikan UMKM sebagai closed loop bagi industri.
Dalam jangka pendek, Shinta menuturkan bahwa industri padat karya memerlukan dukungan konkret untuk mengurangi beban operasional.
Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara yakni relaksasi pajak penghasilan (PPh) badan untuk periode tertentu, Subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi industri padat karya, insentif pajak daerah yang mendukung efisiensi biaya operasional.
Pemberian insentif investasi khusus bagi industri padat karya yang berorientasi ekspor, kata dia, juga perlu dipertimbangkan untuk menjaga daya saing produk Indonesia di pasar global.
