Bisnis.com, JAKARTA — Ribuan ternak yang terjangkit wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) berpotensi membuka keran impor daging sapi besar-besaran untuk memenuhi permintaan daging menjelang puasa. Alhasil, harga daging sapi diperkirakan melambung pada momentum puasa.
Kementerian Pertanian mencatat bahwa secara nasional, pada 28 Desember 2024–8 Januari 2025, terdapat 13.287 ekor ternak sakit dilaporkan akibat PMK.
Wabah ini terbanyak terjadi di Provinsi Jawa Timur, dengan data menunjukan total 496 kasus terjadi dalam satu bulan terakhir.
Pengamat Peternakan dari Universitas Padjajaran Rochadi Tawaf mengaku khawatir akan adanya penurunan populasi ternak akibat wabah penyakit ini. Sebab, pada tahun lalu, dia menyebut penurunan populasi dan produksi hampir mencapai 30% imbas wabah PMK.
Di sisi lain, permintaan daging sapi akan meningkat di dalam negeri, apalagi menjelang puasa.
Dengan wabah PMK ini, kata Rochadi, permintaan daging sapi akan terus meningkat sedangkan populasi menurun. Imbasnya, pemenuhan daging sapi akan bergantung pada keran impor alias food trap (keterperangkapan pangan).
Baca Juga
“Kalau daging, diganti sama daging impor, impor [daging sapi] yang membesar nanti. Jadi ketergantungan kita terhadap impor [daging sapi] makin membesar,” kata Rochadi saat dihubungi Bisnis, Minggu (12/1/2025).
Rochadi menyampaikan bahwa saat ini persentase impor daging sudah hampir mendekati 50%. Padahal, sebelumnya kebutuhan daging dalam negeri mampu diproduksi sebanyak 70%, sisanya berasal dari impor.
“Ketergantungan impornya membesar, harga pasti mahal, karena sapinya nggak ada, orang mintanya banyak,” ujarnya.
Menyitir Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Minggu (12/1/2025) pukul 17.46 WIB, harga daging sapi murni di pedagang eceran mencapai Rp135.100 per kilogram secara rata-rata nasional. Harganya merangkak 0,16% atau Rp210.
Data tersebut menunjukkan harga daging sapi murni tertinggi terjadi di Papua Pegunungan tembus Rp170.000 per kilogram. Sedangkan harga terendah dipatok Rp116.800 per kilogram di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sebelumnya, Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan Imron Suandy mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan program vaksinasi untuk mengendalikan kasus PMK.
Imron menyampaikan bahwa pemerintah bekerja sama dengan pelaku usaha peternakan, asosiasi, dan stakeholder lainnya untuk mengendalikan wabah PMK.
Imron menjelaskan bahwa tingkat kematian PMK sangat kecil, yakni kurang dari 2%.
“PMK bukan penyakit menular dan berbahaya bagi manusia, ternak yang terinfeksi aman untuk dikonsumsi, yang harus diperhatikan penanganannya tidak mencemari lingkungan dan berpotensi menjadi sumber penular bagi ternak hidup di sekitarnya,” jelas Imron kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (12/1/2025).
Selain vaksinasi, pengendalian PMK dilakukan dengan strategi pembentukan Satgas agar pekerjaan lebih terkoordinasi dari pusat hingga daerah, investigasi dan respons cepat terhadap laporan dugaan kasus PMK. Serta, vaksinasi pada hewan sehat di sekitar wilayah kasus.
Pengendalian PMK juga dilakukan dengan pengobatan pada ternak sakit, peningkatan daya tahan tubuh ternak dengan pemberian vitamin, pembersihan dan desinfeksi kandang, peternakan, pasar hewan, dan edukasi kepada peternak dan masyarakat.
Selain itu, Kementan juga menyediakan layanan hotline pelaporan masyarakat dalam pengaturan lalu lintas ternak. “Kewaspadaan kejadian PMK juga sudah dilakukan oleh wilayah yang masih bebas dari PMK,” pungkasnya.
