Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, Indonesia memiliki peluang untuk menggenjot kinerja perdagangan maupun investasi, di tengah potensi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.
Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan, kebijakan Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump terhadap China akan mempercepat perubahan Global Value Chain (GVC) menjadi ‘friendshoring’ dan mempercepat arus investasi berbasis ‘China de-risking’ ke negara-negara yang dianggap netral relasi ekonominya dengan AS maupun China.
“Ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia dari sisi peningkatan kinerja perdagangan maupun investasi,” kata Shinta kepada Bisnis, Rabu (15/1/2025).
Kendati begitu, seperti halnya perang dagang yang terjadi di 2018, Shinta menyebut bahwa peluang tersebut tidak serta merta datang dengan sendirinya. Sebab, sejak 2018, Indonesia tergolong sebagai negara yang sangat sedikit mendapat keuntungan dari peralihan perdagangan dan investasi yang dipicu oleh perang dagang AS-China.
Hal ini, kata Shinta, disebabkan oleh daya saing ekspor dan iklim usaha/investasi nasional yang terbatas, jika dibandingkan negara-negara kompetitor di kawasan.
Untuk itu, Apindo mengharapkan pemerintah Indonesia terus fokus, konsisten dan efisien dalam menciptakan peningkatan efisiensi dan daya saing iklim usaha/investasi nasional.
Baca Juga
“Ini agar peluang-peluang ekspor dan investasi yang diciptakan oleh kondisi geopolitik yang ada di era Trump dapat kita manfaatkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Di sisi lain, alih-alih perang dagang AS-China, pelaku usaha lebih mengkhawatirkan perubahan arah kebijakan perdagangan AS terhadap Indonesia di era Trump.
Shinta menuturkan, arah kebijakan perdagangan Trump dan Joe Biden sangat berbeda. Jika di era Biden, AS lebih berupaya merangkul kerja sama dengan Indonesia dan negara-negara Asia-Pasifik guna menangkal pengaruh China di kawasan, Trump tidak demikian.
“Trump lebih pragmatis dan opportunistic untuk kepentingan AS, dalam berelasi dengan negara lain,” ungkapnya.
Hal ini kata Shinta, terbukti dengan pendekatannya yang non-konvensional terhadap negara-negara Asia non-sekutu AS seperti Korea Utara dan Vietnam.
Sementara secara historis, pendekatan kebijakan perdagangan Trump terhadap Indonesia cenderung negatif dan punitif lantaran Trump tak menyukai defisit perdagangan yang besar yang diciptakan Indonesia terhadap AS dalam perdagangan bilateral.
Kondisi ini, lanjut Shinta, menciptakan posisi yang sulit bagi Indonesia di era Trump, di mana, Indonesia berada dalam radar Trump untuk memperoleh ‘sanksi’ perdagangan karena dinilai merugikan AS. Apalagi, bentuk sanksinya pun saat ini belum bisa diketahui.
Kendati begitu, Shinta menyebut bahwa perubahan kebijakan perdagangan AS tidak ada yang menguntungkan Indonesia.
Oleh karena itu sedapat mungkin Apindo mengharapkan pemerintah Indonesia untuk melakukan pendekatan-pendekatan bilateral yang efektif untuk memastikan relasi perdagangan yang baik dengan AS, khususnya untuk memastikan Indonesia memperoleh leverage perdagangan terbaik dengan AS.
“Meskipun bila Indonesia harus membuat perjanjian atau kesepakatan perdagangan pragmatis tertentu dengan AS,” pungkasnya.
