Bisnis.com, SUMEDANG — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta persetujuan Presiden Prabowo Subianto ihwal rencana pengalihan seluruh produksi gas nasional untuk keperluan domestik.
Bahlil menuturkan, kementeriannya tengah mendorong prioritas penggunaan gas bumi dari blok-blok garapan kontraktor untuk diserap sepenuhnya di dalam negeri. Dia menambahkan kemungkinan keran ekspor dibuka lagi saat kebutuhan domestik terpenuhi nantinya.
“Pak Presiden agar kita tidak defisit terhadap konsumsi kita, saya minta izin dalam perencanaan kami ke depan seluruh konsesi-konsesi gas yang ada di Indonesia kami prioritas kebutuhan dalam negeri,” kata Bahlil saat seremoni peresmian proyek strategis ketenagalistrikan di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).
Bahlil menerangkan, alokasi gas domestik itu bakal diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik dan program hilirisasi industri.
Di sisi lain, Bahlil mengatakan, kebutuhan gas selama periode 2025 sampai dengan 2030 relatif tumbuh signifikan. Selama 5 tahun mendatang, kebutuhan gas untuk memenuhi sektor pembangkit mencapai 1.741 billion British thermal unit per day (BBtud).
Adapun, kebutuhan gas diproyeksikan naik ke level 2.695 BBtud pada 2034 mendatang.
Baca Juga
“Kalau kita belum cukup, mohon maaf Bapak Presiden, atas arahan Bapak Presiden kami belum mengizinkan untuk ekspor, tapi kalau kebutuhan dalam negeri sudah cukup kita akan melakukan ekspor,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Dewan Energi Nasional (DEN) tetap mempertahankan rencana moratorium ekspor gas pada 2035 kendati belakangan industri hulu migas meminta adanya kepastian pasar ekspor di tengah infrastruktur domestik yang terbatas.
Rencana itu tidak berubah setelah DEN rampung menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) akhir 2023 lalu.
Sekretaris Jenderal DEN saat itu Djoko Siswanto, yang kini menjabat sebagai Kepala SKK Migas, memastikan pemerintah tetap pada rencana awal untuk menghentikan ekspor gas tersebut.
Di sisi lain, pemerintah bakal meningkatkan investasi masif pada pembangunan infrastruktur gas di dalam negeri.
Dengan demikian, Djoko berharap serapan gas di dalam negeri bisa meningkat drastis seiring dengan rencana moratorium ekspor gas tersebut.
“Ada juga program jaringan gas dari APBN dan skema KPBU [kerja sama pemerintah dengan badan usaha], PLN juga sedang melelang akhir bulan ini 170 titik pembangkit diesel untuk digantikan dengan kombinasi gas dan EBT [energi baru terbarukan],” kata Djoko saat ditemui di Jakarta, Rabu (18/10/2023).
Di sisi lain, Kementerian ESDM mencatat penyaluran gas bumi sepanjang Januari 2024 sampai dengan September 2024 telah mencapai 5.590,12 BBtud. Penyaluran gas bumi itu diprioritaskan untuk kebutuhan domestik.
Sebanyak 685,85 BBtud atau 12,27% disalurkan untuk industri pupuk. Selanjutnya, sebanyak 26,28% untuk kebutuhan industri, kelistrikan 12,69%, domestik LNG 11,75%, lifting minyak 3,69%, domestik LPG 1,4%, BBG 0,07%, city gas 0,29%, ekspor GP 7,71%, dan ekspor LNG 23,86%.
