Filipina Tiru RI Larang Ekspor Bijih Nikel, Bakal Rebutan Investor?

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar menilai wacana larangan ekspor bijih nikel Filipina berpotensi menjadikan negara itu sebagai kompetitor bagi Indonesia. Ini khususnya dalam hal investasi hilirisasi.

Menurutnya, saat Filipina melarang ekspor bijih nikel, negara itu bakal fokus pada hilirisasi sebagaimana dilakukan RI. Filipina, kata dia, akan mengembangkan industri smelter di dalam negeri.

Apalagi, Filipina hanya memiliki dua pabrik pengolahan untuk logam bahan baku baja tahan karat dan baterai untuk kendaraan listrik.

"Filipina bisa jadi akan menjadi pesaing utama Indonesia, secara potensi jelas lebih besar dan menarik Indonesia. Namun, jika Filipina mampu memberikan kemudahan dan nilai lebih, ini ancaman juga bagi Indonesia," jelas Bisman kepada Bisnis, Kamis (13/2/2025).

Oleh karena itu, Bisman mengingatkan pemerintah Indonesia untuk memberikan daya tarik investasi. Menurutnya, 'pemanis' itu antara lain dengan memberikan jaminan kepastian hukum, kemudahan perizinan, masalah tanah, dan dalam hal tertentu dimungkinkan adanya insentif.

Di sisi lain, Indonesia masih melakukan impor bijih nikel dari Filipina. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diakses pada Rabu (12/2/2025), impor bijih nikel dan konsentrat dari Filipina mencapai 10,18 juta ton dengan nilai US$445,09 juta pada 2024.

Bisman berpendapat pelarangan ekspor bijih nikel Filipina tak akan berpengaruh besar untuk industri di Tanah Air. Menurutnya, produksi nikel Indonesia sangat besar, hanya karena beberapa masalah hambatan produksi maka smelter Indonesia perlu impor salah satunya dari Filipina.

Dengan kata lain, dalam kondisi normal, RI sebenarnya tidak perlu impor nikel lantaran produksi dalam negeri mencukupi.

"Jika Indonesia tetap perlu impor dan Filipina setop masih ada alternatif impor dari negara lain seperti Rusia, Australia dan lainnya, pengaruh hanya soal jarak Filipina paling dekat," tutur Bisman.

Sebelumnya, Filipina berencana meratifikasi rancangan undang-undang (RUU) untuk melarang ekspor mineral mentah, termasuk bijih nikel. Larangan ekspor tersebut paling cepat akan berlaku pada Juni 2025.

Filipina adalah produsen bijih nikel terbesar kedua di dunia setelah Indonesia, dengan sebagian besar hasilnya dikirim ke luar negeri sebagai bahan mentah untuk diproses.

Presiden Senat Filipina Francis Escudero mengakui wacana larangan ekspor bijih nikel itu meniru Indonesia. Menurutnya, Indonesia berhasil meningkatan nilai tambah di dalam negeri dengan kebijakan tersebut.

Dia menyebut larangan ekspor bijih logam oleh Indonesia pada 2020 mendorong nilai ekspor nikelnya dari US$3 miliar menjadi US$30 miliar dalam 2 tahun. Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan China membangun smelter di Indonesia.

Menurut Escudero, Filipina dapat mengikuti jejak Indonesia, sebagai contoh negara kaya sumber daya yang mendorong nilai lebih dari mineralnya.

"Jika ini dilakukan, saya yakin ini akan menjadi game changer bagi negara kita jika kita akhirnya memiliki pemrosesan di sini," kata Escudero dikutip dari Bloomberg pada Senin (10/2/2025).