Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump bergegas melakukan pemangkasan dan efisiensi anggaran pada awal masa jabatannya. Namun, ada perbedaan terkait tujuan pemangkasan dan sektor mana saja yang terkena efisiensi tersebut.
Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) I/2025 untuk melakukan penghematan belanja pemerintah pusat dan daerah hingga Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025.
Dalam Inpres No. 1/2025 itu, dijelaskan dua alokasi anggaran yang dipangkas yaitu belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.
Oleh sebab itu, Prabowo memerintahkan para pimpinan K/L dan kepala daerah untuk menghemat sejumlah anggaran belanjanya. Dia juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menetapkan efisiensi anggaran belanja K/L dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memantau efisiensi belanja oleh kepala daerah.
Di level pemerintah pusat, Prabowo meminta K/L melakukan penghematan belanja pegawai dan bantuan sosial. Secara spesifik, jenis belanja yang dihemat sekurang-kurangnya adalah belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
Di pemerintah daerah, presiden juga meminta para gubernur dan bupati/wali kota menghemat anggarannya yang mencakup adanya pembatasan belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar atau focus group discussion (FGD).
Baca Juga
Selain itu, Prabowo meminta adanya pengurangan belanja perjalanan dinas sebesar 50% dan pengurangan belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honor yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
Prabowo juga memberikan tugas khusus kepada Sri Mulyani sebagai bendahara negara. Pertama, menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing K/L tahun anggaran 2025.
Kedua, menetapkan penyesuaian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025. Ketiga, Sri Mulyani diinstruksikan merevisi anggaran K/L dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halaman IVA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Selain efisiensi anggaran Rp306,69 triliun, Presiden Prabowo juga mengungkapkan rencana penghematan anggaran tahap selanjutnya yang mencapai Rp750 triliun.
Prabowo menjelaskan penghematan dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, dan berhasil menghemat Rp300 triliun dari BA BUN.
Penghematan putaran kedua sejumlah Rp308 triliun berasal dari penyisiran APBN sampai ke satuan 9, namun Rp58 triliun diantaranya akan dikembalikan ke 17 K/L. Putaran terakhir, berasal dari dividen BUMN Rp300 triliun, namun Rp100 triliun dikembalikan untuk modal kerja.
“Jadi totalnya kita punya Rp750 triliun,” ungkapnya dalam HUT ke-17 Gerindra di Bogor, Sabtu (15/2/2025).
Prabowo dalam paparannya menunjukkan bahwa total penghematan pada tahun pertamanya akan mencapai Rp750 triliun atau setara sekitar US$44 miliar.
Dari hasil penghematan tersebut, Prabowo berencana menggunakan US$24 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara sisanya, Prabowo ingin menyerahkan US$20 miliar kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
“24 [miliar dolar] terpaksa saya pakai, untuk apa? Untuk makan bergizi,” lanjutnya.
Dirinya menegaskan program MBG tersebut bertujuan agar anak-anak Indonesia tidak kelaparan. Sementara Prabowo menyindir anak-anak orang kaya yang merasakan makan enak, agar tidak menghina program tersebut.
