Efisiensi ala Trump
Presiden AS Donald Trump yang baru saja dilantik awal tahun 2025 ini juga melakukan serangkaian efisiensi guna memangkas anggaran.
Bahkan, Trump membentuk Departemen Efisiensi Pemerintahan Federal (Department of Government Efficiency/DOGE) yang dikepalai oleh Elon Musk. Salah satu tujuan utama pendirian DOGE ini adalah memangkas pengeluaran pemerintah yang dianggap tidak perlu.
Salah satu langkah paling signifikan dalam pemangkasan pengeluaran federal ini adalah dengan melakukan perampingan birokrasi. Pada Jumat (14/2/2025), pemerintah lebih dari 9.500 pegawai federal diberhentikan di berbagai sektor, mulai dari pengelolaan lahan negara hingga layanan bagi veteran militer.
Melansir Reuters, gelombang PHK ini sebagian besar menyasar pegawai masa percobaan di tahun pertama mereka—kelompok yang memiliki perlindungan kerja terbatas—di sejumlah departemen kunci, seperti Dalam Negeri, Energi, Urusan Veteran, Pertanian, serta Kesehatan dan Layanan Masyarakat.
Langkah dilakukan setelah sebelumnya 75.000 pekerja menerima tawaran pesangon untuk mengundurkan diri, menurut laporan Gedung Putih. Secara keseluruhan, kebijakan ini telah memangkas sekitar 3% dari total 2,3 juta pegawai sipil federal.
Trump berargumen bahwa pemerintahan terlalu besar dan sarat pemborosan. Dengan utang nasional yang telah membengkak hingga US$36 triliun dan defisit tahunan sebesar US$1,8 triliun, reformasi struktural dinilai mendesak.
Baca Juga
Namun, Partai Demokrat menuding Trump telah melampaui batas kewenangannya dalam mengatur anggaran federal, meski sebagian besar anggota Partai Republik di Kongres tetap mendukung langkah-langkahnya.
Selain pemangkasan pegawai, Trump dan Musk juga mendorong upaya menghapus perlindungan kerja bagi pegawai negeri, membekukan sebagian besar bantuan luar negeri, serta berupaya membubarkan lembaga seperti Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB).
PHK massal berdampak luas. Hampir separuh pegawai masa percobaan di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) serta Institut Kesehatan Nasional (NIH) terkena dampaknya. Dinas Kehutanan AS telah memecat sekitar 3.400 pegawai baru, sementara Layanan Taman Nasional mengurangi stafnya hingga 1.000 orang. Internal Revenue Service (IRS) pun bersiap untuk memangkas ribuan pegawai, yang dapat menghambat proses pengajuan pajak menjelang tenggat 15 April.
