Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Inggris Bakal Rumahkan Ribuan PNS dan Manfaatkan AI demi Efisiensi

Pemerintah Inggris akan memangkas jumlah pegawai negeri sipil (PNS) dan mempercepat pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) guna meningkatkan efisiensi administrasi.
Papan nama menunjukkan batas zona Zona Emisi Ultra Rendah (ULEZ) London, Inggris, di sepanjang Jalan Lingkar Utara./Reuters
Papan nama menunjukkan batas zona Zona Emisi Ultra Rendah (ULEZ) London, Inggris, di sepanjang Jalan Lingkar Utara./Reuters

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Inggris akan memangkas jumlah pegawai negeri sipil (PNS) dan mempercepat pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) guna meningkatkan efisiensi administrasi.

Melansir Reuters, Senin (10/3/2025), rencana tersebut diungkapkan oleh Menteri Kabinet Pat McFadden akhir pekan lalu.

McFadden mengungkapkan bahwa layanan sipil pusat dapat dan memang seharusnya menjadi lebih ramping, meskipun ia tidak merinci berapa banyak posisi yang akan dikurangi.

Dalam pernyataan terpisah, ia mengumumkan bahwa pemerintah Partai Buruh akan menggelar program digitalisasi besar-besaran. Targetnya, dalam lima tahun ke depan, 10% dari seluruh PNS akan bekerja di bidang digital atau data.

"Setiap tugas yang bisa dilakukan lebih cepat dan lebih baik oleh teknologi digital atau AI tidak seharusnya dikerjakan secara manual," tegasnya.

Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer, pemerintah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas utama guna menutup defisit fiskal yang diperburuk oleh pertumbuhan ekonomi yang lesu.

Reformasi birokrasi ini akan dikombinasikan dengan pemotongan anggaran yang rencananya akan diumumkan oleh Menteri Keuangan Rachel Reeves pada 26 Maret mendatang.

Menurut McFadden, lonjakan jumlah PNS dalam beberapa tahun terakhir dipicu oleh dampak Brexit dan pandemi Covid-19. Namun, ia menekankan bahwa pengurangan ini bukanlah strategi ideologis untuk memperkecil peran negara, melainkan langkah rasionalisasi demi efisiensi pengeluaran publik.

Selain itu, pemerintah akan memperkenalkan paket reformasi kesejahteraan sosial guna mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan negara.

"Beban ini tidak adil bagi pembayar pajak," ujarnya dalam wawancara dengan Sky News.

Saat ini, Inggris menjadi satu-satunya negara di kelompok G7 yang belum berhasil memulihkan tingkat ketenagakerjaan ke level sebelum pandemi.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah berencana memangkas lebih dari 10.000 posisi PNS, termasuk melalui program pengurangan sukarela.

Menurut laporan Bloomberg, jumlah PNS Inggris mencapai lebih dari 513.000 tahun lalu, melonjak 34% dibandingkan dengan 2016.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper