Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan realisasi belanja per Februari 2025 yang mencapai Rp211,5 triliun memang lebih rendah dari periode Februari 2024 yang kala itu senilai Rp239,6 triliun.
Sua, sapaannya, menjelaskan bahwa belanja tahun lalu sedikit lebih tinggi karena mengingat pada Februari tahun lalu, terdapat penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) presiden dan wakil presiden.
“Menjelang Pemilu banyak sekali pengeluaran, sementara tahun ini tidak ada,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (13/3/2025).
Bukan hanya itu, pemerintah juga memberikan bantuan pangan pada awal tahun lalu sebagai efek El Nino.
Menurutnya, meski secara persentase belanja pemerintah pusat pada Februari 2025 ini lebih rendah, namun masih on track, sekalipun terdapat kebijakan efisiensi.
Secara umum, Suahasil menyampaikan bahwa K/L telah membelanjakan Rp83,6 triliun atau 7,2% dari pagu.
Baca Juga
Terbesar, merupakan belanja pegawai yang mencapai Rp36,3 triliun dan belanja bantuan sosial (bansos) yang telah disalurkan senilai Rp25,9 triliun.
“Belanja ini tidak disentuh efisiensi. Bansos tetap disalurkan sesuai jadwal,” lanjut Sua.
Sementara belanja non-K/L telah mencapai Rp127,9 triliun atau 8,3% dari total belanja non K/L. Utamanya, untuk pembayaran manfaat pensiun senilai Rp35,3 triliun, serta subsidi dan kompensasi yang sejumlah Rp10,7 triliun.
Suahasil menyatakan bahwa dua jenis belanja yang menjadi fokus efisiensi, yakni belanja modal dan belanja barang yang masing-masing telah terealisasi senilai Rp3,1 triliun dan Rp18,3 triliun.
“Biasanya dua bulan pertama, proses kontrak belum semua dimulai, makanya belanja modal baru 3,1 triliun. Belanja barang di sini memang ada efisensi anggaran, namun diamankan semua tugas dan fungsi dasar pelayanan masyarakat,” ucapnya.
Belanja barang yang tetap dilakukan, yakni subsidi biodiesel kepada Badan Pengelola Dana Perekebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) senilai Rp3,8 triliun, kemudian pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan nilai Rp1,4 triliun.
Pemerintah juga membelanjakan Rp767,8 miliar untuk dukungan keamanan dan ketertiban masyarakat, bantuan dan peningkatan kapasitas perguruan tinggi Rp235 miliar, serta pelayanan transportasi darat, laut, dan udara Rp384,3 triliun.
Melihat postur APBN secara penuh, pemerintah merencanakan belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun.
