Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah berupaya memperbaiki sektor padat karya, khususnya tekstil dan produk tekstil (TPT) dengan menggelontorkan sejumlah insentif.
Pasalnya, TPT berkontribusi besar terhadap ekonomi, baik dari sisi kinerja ekspor yang mencapai lebih dari US$2 miliar per tahun maupun serapan tenaga kerja yang buruhnya mencapai 4 juta orang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyadari bahwa industri TPT membutuhkan perbaikan terutama terkait perizinan untuk menyambut investor.
“Tadi arahan Pak Presiden [Prabowo Subianto] untuk terkait dengan ketersediaan bahan baku, terkait dengan illegal import, terkait dengan supply chain, itu untuk dipermudah dan disederhanakan,” kata Airlangga di Istana Negara, Rabu (19/3/2025) malam.
Menurut Airlangga, Indonesia memiliki produk-produk tekstil hingga sepatu yang bernilai tambah tinggi atau naik kelas. Dia pun menilai Indonesia telah menjadi salah satu hub yang diandalkan.
Selain perizinan yang dipermudah, pemerintah juga melakukan harmonisasi aturan tarif yang diberlakukan dengan melihat kondisi keseluruhan supply chain atau rantai pasok industri.
Baca Juga
Hal ini salah satunya lewat penerapan tindakan antidumping terhadap barang-barang impor dengan harga murah yang menghantam daya saing industri lokal.
“Ditambah lagi tentu barang-barang ini adalah barang-barang yang kompetitif. Nah, kompetitif terhadap pesaing kita, baik di Thailand, di Vietnam, maupun yang terakhir, yang menikmati besar itu Bangladesh,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, Airlangga menuturkan, pemerintah melakukan deregulasi dan debirokratisasi hingga mempermudah izin pengembangan industri, termasuk izin lingkungan atau amdal.
Kebijakan tersebut akan didukung pemerintah dengan membentuk satuan tugas atau satgas percepatan perizinan.
“Yang kedua, tadi arahan Pak Presiden juga untuk program padat karya ini dibuatkan PSN program. Jadi proyek strategis nasional berupa program untuk sektor padat karya sehingga investasi bisa cepat masuk,” terangnya.
Ketiga, pemerintah juga menyadari pentingnya menjaga peluang pasar ekspor. Dia menyoroti pasar tekstil terbesar yaitu Uni Eropa dengan pangsa 30% dari permintaan global, Amerika sebesar 15%, serta negara lainnya 6%.
“Sehingga menjadi penting tadi IEU-CEPA segera bisa diselesaikan. Karena dengan IEU-CEPA bisa diselesaikan, berdasarkan pengalaman Vietnam misalnya ekspornya naik 50%,” terangnya.
Lebih lanjut, untuk industri kecil dan menengah (IKM) pemerintah juga memberikan paket revitalisasi permesinan yang regulasinya segera terbit dalam waktu dekat.
Pemerintah akan menyediakan Rp20 triliun untuk subsidi investasi. Menurut dia, jika tidak ada perbaikan mesin, maka daya saing dari penggunaan energi dam produksi tidak efisien.
“Pemerintah sudah siapkan kredit investasi untuk sektor padat karya. Tekstil, produk tekstil, sepatu, makanan dan minuman, furnitur, kulit. Itu bisa menggunakan skema untuk 8 tahun dan bunganya disubsidi sebesar 5% oleh pemerintah. Jadi berapapun kredit investasi perbankan pemerintah potong 5%,” tuturnya.
Di samping itu, pemerintah berharap sektor padat karya dapat teratasi dengan baik lewat sejumlah kebijakan tersebut sehingga lapangan pekerjaan terus tercipta.
“Dan kita menargetkan, ini sesudah IEU-CEPA, ini diharapkan industri ini akan kembali bergeliat,” pungkasnya.
