Waswas PHK Massal, Pengusaha Tekstil Ingatkan Pemerintah Bijak Sikapi Tarif Trump

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha tekstil mengingatkan pemerintah agar bijak dalam merespons Amerika Serikat (AS) terkait penerapan tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32%. Jika tidak bijak, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil bisa terjadi.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menjelaskan ekspor tekstil ke AS mencapai 40%. Oleh karena itu, kebijakan reciprocal tariff bisa berpengaruh besar.

Namun, pengaruh itu akan bergantung pada kebijakan pemerintah RI kelak. Redma mengingatkan agar pemerintah mengambil kebijakan secara bijak.

"Jangan sampai kita salah menyikapi nanti malah industri tekstilnya yang mendapatkan tekanan, ekspornya kita turun, dalam negerinya juga hancur. Nah, ini dua poin ini yang menurut kami sangat penting disikapi oleh pemerintah," kata Redma dalam konferensi pers virtual, Jumat (4/4/2025).

Dia menjelaskan bahwa alasan AS menerapkan reciprocal tariff sebesar 32% untuk Indonesia tak lepas dari memotong defisit perdagangan dengan RI. Oleh karena itu, pemerintah perlu fokus pada hal tersebut.

Redma mengingatkan jangan sampai pemerintah malah mencabut atau meringankan relaksasi impor, agar produk AS bisa masuk dan Negeri Paman Sam meringankan besaran reciprocal tariff.

Menurutnya, jika pemerintah melakukan hal tersebut, industri dalam negeri malah akan hancur karena banjir impor akan terjadi.

Apalagi, negara lain yang terkena kebijakan reciprocal tariff yang lebih tinggi, malah akan melirik Indonesia sebagai pasar. Adapun negara itu seperti China, Vietnam, hingga Bangladesh.

"Artinya ketika mereka susah melakukan ekspor ke Amerika Serikat, mereka akan memfokuskan barang-barangnya ke negara lain. Nah, ini Indonesia termasuk yang besar, karena Indonesia penduduknya [besar], jumlah produknya besar, konsumsinya besar, tentu akan menjadi target dari mereka untuk masuk ke pasar kita," tutur Redma.

Dia pun mewanti-wanti terjadinya gelombang PHK jika hal tersebut terjadi karena pencabutan relaksasi impor malah akan memukul industri dalam negeri.

"Nah, kalau kita menyikapinya dengan mengurangi atau merelaksasi impor, tentu akan menjadi kesalahan besar karena nanti ekspornya kita enggak dapet, impornya malah tambah banjir. Indusinya malah tambah terpukul, PHK-nya akan di mana-mana lagi, akan terjadi percepatan PHK," ucap Redma.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump resmi mengumumkan pengenaan bea masuk yang diatur dalam tarif timbal balik alias resiprokal. Di mana, Orang nomor satu di Negeri Paman Sam itu menetapkan pengenaan tarif resiprokal Indonesia sebesar 32%.

Hukuman Trump kepada RI itu diumumkan di Gedung Putih, Washington DC, pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat.

Sebagaimana dilansir dari laman resmi Gedung Putih, Trump menyoroti penerapan kebijakan persyaratan konten lokal di berbagai sektor. Trump merasa keberatan dengan kebijakan pemerintahan Indonesia yang berupaya meningkatkan penggunaan produk lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang impor.

Hingga saat ini, pemerintah RI belum menentukan sikap terhadap keputusan Trump. Namun, pemerintah berjanji akan terus berkomunikasi hingga mengirim delegasi ke AS.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, pemerintah akan menghitung dampak pengenaan tarif baru terhadap sektor-sektor tersebut secara khusus dan perekonomian nasional secara umum. Dia menegaskan pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatifnya.

Contohnya, tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, serta para pelaku usaha nasional telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.  

"Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah AS," kata Susi dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).