Kementerian ESDM Buka Suara soal Wacana RI Impor LNG dari AS

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait wacana pemerintah mengimpor gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dari Amerika Serikat (AS).

Adapun, rencana tersebut sebelumnya diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai negosiasi tarif baru AS.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menuturkan pihaknya masih sepakat dengan SKK Migas yang menyebut hingga saat ini belum ada rencana impor LNG untuk kebutuhan domestik dari Negeri Paman Sam.

Pasalnya, Indonesia masih mampu memproduksi LNG di dalam negeri. Bahkan, Indonesia masih bisa melakukan ekspor. Selain itu, Dadan juga menghormati kontrak-kontrak dagang dengan negara lain.

"Kan teman-teman juga tahu kalau LNG itu sebagian di ekspor. Dan itu perjanjiannya kan sudah terjadi pada saat sebelumnya, bukan sekarang gitu. Nah sekarang konsumsi kita naik," jelas Dadan di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).

Dia juga menuturkan bahwa selama tiga bulan belakangan RI berhasil memenuhi permintaan LNG untuk kebutuhan domestik dari produksi di Tanah Air.

Kendati demikian, dia tetap menghormati jika kelak pemerintah membuat perjanjian baru dengan AS. Namun, menurut Dadan perjanjian impor dengan AS itu adalah untuk liquefied petroleum gas (LPG).

"Kita sedang menjajaki dan nanti juga ada perjanjian pemerintah juga dengan Amerika, ada perjanjian kontrak antara badan usaha untuk yang LPG-nya," kata Dadan.

Sebelumnya, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan pemerintah melakukan penyesuaian alokasi ekspor gas ke Singapura demi memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Dia menyebut, pemerintah akan mengurangi alokasi ekspor gas dari Sumatra dan mengalihkannya ke pasar domestik untuk Juni 2025. Sementara itu, pemenuhan permintaan gas Singapura akan dioptimalkan dari pasokan gas Natuna.

"Sementara ini, kita masih upayakan pemenuhan LNG itu dari dalam negeri. Kita akan memaksimalkan [realokasi] ekspor gas pipa dari Natuna, yang dari Sumatra kita kurangi [ekspor] yang ke Singapura untuk kebutuhan dalam negeri," kata Djoko di Jakarta, Rabu (9/4/2025). 

Djoko mengatakan, alokasi ekspor dari Sumatra yang akan dikurangi itu sekitar 30 million standard cubic feet per day (MMscfd). 

"Untuk sementara targetnya 30 MMscfd, tiga kargo lah," tuturnya. 

Untuk periode April-Mei 2025, Djoko mengungkapkan, pemerintah juga telah merelokasi lima kargo gas alam cair (LNG) jatah ekspor dari Kilang Tangguh, Bontang, dan Donggi Senoro untuk memenuhi kebutuhan konsumen utama dalam negeri, PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN dan PT PLN (Persero). Keduanya bahkan, mau tidak mau harus membelinya dengan harga lebih mahal.

"Memang harganya agak tinggi ya 17,4% dari ICP. Mau tidak mau, soalnya kita mengalihkan dari ekspor ke dalam negeri," kata Djoko.