Bisnis.com, JAKARTA - Pejabat tinggi perdagangan Korea Selatan akan mengunjungi Washington pekan ini untuk memulai negosiasi terkait kebijakan tarif impor yang dikenakan Amerika Serikat (AS).
Melansir Bloomberg pada Senin (21/4/2025), Korea Selatan berupaya menjadi salah satu negara pertama yang membujuk pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk meringankan atau menghapus tarif pada pengirimannya.
Menteri Perindustrian Ahn Duk-geun akan meninggalkan Seoul pada Rabu (23/4/2025) untuk perjalanan ketiganya ke AS sejak pelantikan Donald Trump. Dia akan bergabung dengan Menteri Keuangan Choi Sang-mok dalam sebuah pertemuan dengan Menteri Keuangan Scott Bessent dan Perwakilan Perdagangan Jamieson Greer.
"Konsultasi berlangsung atas saran AS dan saat ini kami sedang mengoordinasikan rincian jadwal dan agenda," kata Kementerian Perindustrian dalam sebuah pernyataan.
Korea Selatan akan menjadi salah satu negara pertama yang duduk bersama AS setelah Trump menilai apa yang disebut tarif timbal balik pada semua mitra dagang AS. Korea Selatan dikenai tarif menyeluruh sebesar 25% yang telah dikurangi sementara menjadi 10% selama 90 hari.
Seperti halnya negara-negara lain, pusat ekspor Asia itu juga menghadapi pungutan sebesar 25% atas pengiriman mobil, baja, dan aluminium.
Baca Juga
Kunjungan Ahn dilakukan tak lama setelah Jepang membuka diskusi dengan AS minggu lalu. Pembicaraan tersebut tidak langsung menghasilkan penghentian tarif, tetapi persiapan sedang dilakukan untuk putaran pembicaraan kedua akhir bulan ini, kata kepala negosiator Jepang, Ryosei Akazawa, setelah bertemu dengan mitranya dari AS.
Pejabat Korea Selatan bersiap untuk kemungkinan partisipasi Trump dalam diskusi tersebut setelah presiden mengejutkan delegasi Jepang dengan kehadirannya selama kunjungan Akazawa. Trump kemudian memuji adanya kemajuan besar dalam pembicaraan tersebut.
Pemerintah Korea Selatan sedang meninjau beberapa paket untuk diajukan kepada pemerintahan Trump karena berupaya mempersempit surplus perdagangannya dengan AS. Kerja sama pembuatan kapal, proyek jaringan pipa Alaska, dan pembagian biaya pertahanan merupakan beberapa topik yang dapat dibahas di meja perundingan.
Korea Selatan merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap kebijakan proteksionis karena ekonominya sangat bergantung pada pendapatan dari luar negeri. Bahkan sebelum pungutan baru, ekonomi Korea Selatan terpuruk karena kekacauan politik yang dipicu oleh keputusan darurat militer mantan Presiden Yoon Suk Yeol pada bulan Desember.
Bank of Korea mempertahankan suku bunga acuannya tetap minggu lalu dengan alasan ketidakpastian dan memperingatkan bahwa ekonomi dapat mengalami pertumbuhan negatif pada kuartal pertama karena risiko penurunan telah meningkat secara signifikan sejak Februari.
"Rasanya seperti kita tiba-tiba memasuki terowongan gelap," kata Gubernur Rhee Chang-yong dalam konferensi pers pascakeputusan.
