Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi belanja negara, yang sebelumnya sempat tertahan, telah terakselerasi mencapai Rp516,1 triliun per akhir Maret 2025 usai blokir anggaran K/L dibuka.
Sri Mulyani menjelaskan pada Januari hingga Februari 2025 atau dalam dua bulan, realisasi belanja pemerintah baru mencapai Rp316,9 triliun. Secara rata-rata, per bulannya belanja senilai Rp158,45 triliun.
Artinya, pada Maret saja pemerintah telah membelanjakan Rp200 triliun dari APBN, lebih tinggi dari rata-rata dua bulan sebelumnya.
“Ini menggambarkan pada Maret terjadi akselerasi belanja. Kabinet yang baru sudah fokus menjalankan programnya, sudah tidak transisi,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (30/4/2025).
Belanja negara tersebut disalurkan melalui belanja pemerintah pusat senilai Rp413,2 triliun, naik Rp202,3 triliun dari akhir Februari 2025.
Terdiri dari belanja K/L senilai Rp196,1 triliun, naik dari Rp83,6 triliun per akhir Februari. Sementara belanja nonK/L telah terealisasi senilai Rp217,1 triliun, naik dari Rp127,9 triliun pada bulan sebelumnya.
Baca Juga
Peningkatan belanja juga terjadi untuk Transfer ke Daerah (TKD) dari bulan Februari yang senilai Rp136,6 triliun, menjadi Rp207,1 triliun pada akhir Maret 2025.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa akselerasi belanja tersebut sejalan dengan pembukaan blokir anggaran usai dilakukan efisiensi.
Dirinya menyampaikan pada 7 Maret 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyampaikan hasil efisiensi dan realokasi maupun penajaman anggaran kepada Presiden Prabowo Subianto.
Untuk itu, instansinya meminta izin RI 1 tersebut untuk membuka blokir agar belanja kementerian/lembaga (K/L) dapat berjalan. “Senilai Rp86,6 triliun sudah dilakukan pembukaan blokir sehingga bisa belanja lagi,” ujar Suahasil.
Umumnya, pembukaan blokir ini berupa realokasi atau penajaman anggaran terjadi untuk kementerian-kementerian yang baru.
Secara perinci, pembukaan blokir senilai Rp33,11 triliun untuk 23 K/L baru hasil restrukturisasi dalam Kabinet Merah Putih. Sementara untuk 76 K/L lainnya sudah senilai Rp53,49 triliun.
Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025 mengamanatkan hemat belanja operasional perkantoran, kegiatan seremonial, rapat/seminar, honor kegiatan, jasa profesi, souvenir, sewa gedung/peralatan, hingga perjalanan dinas yang totalnya mencapai Rp306,7 triliun.
