Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengamini langkah Filipina yang berencana menghentikan ekspor nikel bisa memicu persaingan dalam menarik investasi.
Meski belum pasti, pemerintah Filipina saat ini tengah meratifikasi rancangan undang-undang (RUU) larangan ekspor nikel tersebut. Langkah ini diambil pemerintah Filipina sebagai upaya untuk meningkatkan industri pertambangan hilir, termasuk mendorong penambang untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter.
Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati menuturkan, kebijakan Filipina itu berpotensi menciptakan persaingan investasi di sektor hilirisasi nikel. Namun, hal itu juga berpotensi mendongkrak harga nikel.
"Kebijakan Filipina memang berpotensi menciptakan persaingan dalam menarik investasi di sektor hilirisasi nikel. Namun, disisi lain juga berpotensi membuat harga bahan baku bijih nikel di penambang akan meningkat karena sumber bahan baku hanya ada dari dalam negeri," kata Siti kepada Bisnis, Senin (12/5/2025).
Kendati demikian, dia mengatakan Indonesia lebih unggul dalam menarik investasi hilirisasi nikel. Keunggulan itu seperti infrastruktur hilirisasi yang sudah lebih dulu terbentuk serta cadangan nikel yang besar. Namun, pihaknya tetap berupaya meningkatkan daya saing.
"Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan daya saing, terutama dalam hal kepastian hukum, insentif investasi, dan efisiensi birokrasi agar tetap menjadi tujuan utama investor global di industri nikel," ucap Siti.
Baca Juga
Di sisi lain, dia menilai langkah Filipina yang berencana menghentikan ekspor bijih nikel mulai Juni mendatang mencerminkan tren global menuju peningkatan nilai tambah komoditas tambang di dalam negeri.
Menurut Situ, sebagai negara yang telah lebih dahulu menerapkan kebijakan hilirisasi sejak 2014, Indonesia melihat bahwa langkah Filipina merupakan bentuk pengakuan atas keberhasilan RI. Ini khususnya dalam membangun ekosistem industri pengolahan dan pemurnian (smelter).
"Ini menjadi sinyal positif bahwa negara-negara produsen nikel mulai fokus pada keberlanjutan industri dan kedaulatan sumber daya," tutur Siti.
Seperti diketahui, Filipina merupakan pemasok bijih nikel terbesar kedua di dunia dengan sebagian besar pengirimannya ditujukan ke pasar utama China. Pemerintah negara itu telah mendorong para penambang untuk berinvestasi dalam fasilitas pemrosesan alih-alih hanya mengirimkan bijih mentah.
Upaya ini diharapkan meniru keberhasilan pemasok nikel nomor satu, yakni Indonesia dalam meningkatkan pendapatan pertambangan.
Larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia pada 2020, mendorong nilai ekspor nikelnya dari US$3 miliar menjadi US$30 miliar dalam 2 tahun. Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan China membangun smelter di Indonesia.
Menurut Presiden Senat Filipina Francis Escudero mengatakan, Filipina dapat mengikuti jejak Indonesia, sebagai contoh negara kaya sumber daya yang mendorong nilai lebih dari mineralnya.
“Dari segi mineral, Filipina adalah negara kaya yang berpura-pura miskin,” katanya beberapa waktu lalu.
