Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka-bukaan mengaku realisasi penyerapan anggaran Kementerian PU sampai dengan semester I/2025 baru mencapai 26,74% dari pagu efektif sebesar Rp73,76 triliun.
Dody mengakui realisasi tersebut masih sangat rendah dan berada jauh dari target yang ditetapkan. Dalam penjelasannya, hal itu terjadi lantaran panjangnya proses politik anggaran pada awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
"Penyerapan anggaran di Kementerian PU memang sangat rendah, baru 26,74%. Karena di semester pertama itu kita sibuk dengan politik anggaran hingga energinya habis di situ," jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Selasa (19/8/2025).
Meski demikian, dia mengaku optimistis dapat segera memacu penyerapan anggaran tersebut pada paruh kedua 2025.
Dia juga memastikan pada akhir Desember 2025, pihaknya akan menyerap anggaran hingga 95% dari total pagu efektif yang ada. Saat ini, Kementerian PU juga menyebut tengah melakukan percepatan penyelesaian proyek agar realisasi anggaran itu dapat terakselerasi.
"Setiap bulan kita review bersama-sama mana yang masih bermasalah, mana yang menyebabkan hambatan sana-sini, saya juga turun langsung. Targetnya tetap 95% plus di akhir 2025 ini," pungkasnya.
Baca Juga
Untuk diketahui sebelumnya, Kementerian PU sempat mendapat tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan sebesar Rp23,28 triliun yang resmi efektif pada Maret 2025. Dengan demikian, Dody menjelaskan bahwa pagu anggaran pascarekonstruksi Kementerian PU yang semula Rp50,48 triliun resmi naik menjadi Rp73,76 triliun.
Berdasarkan paparan yang disampaikan, rencananya pagu tambahan Kementerian PU bakal digunakan untuk melaksanakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Madrasah.
Kemudian, melaksanakan preservasi jalan semester II dan rehabilitasi jembatan Nilai Kritis (NK) 3, melakukan dukungan DOB Papua, Pemenuhan sebagian MYC dan pemenuhan dukungan penyelesaian infrastruktur IKN.
“Izin memang betul Rp73,76 triliun baru disahkan sekitar Maret akhir pada tanggal 23, jadi masih banyak PR yang belum kita selesaikan yang tambahan baru sekitar Rp23 triliun,” pungkas Dody.