Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti risiko dari sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto pada 2026 yang berpotensi menambah beban APBN jika tidak dilaksanakan secara optimal.
Hal tersebut tercantum dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 yang menjadi acuan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan.
Pemerintah telah mencanangkan berbagai program prioritas dalam jangka menengah yang bertujuan untuk penguatan kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dokumen itu menunjukkan juga pengakuan pemerintah bahwa berbagai program prioritas memiliki risiko terhadap APBN.
“Risiko pelaksanaan atas program dan kebijakan mencakup di antaranya potensi terhadap adanya potensi berkurangnya penerimaan negara atau tambahan beban bagi APBN,” sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut, dikutip pada Rabu (21/5/2025).
Setidaknya terdapat lima program prioritas yang perlu dicermati pelaksanaannya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal.
Meskipun demikian, Sri Mulyani dalam dokumen tersebut menyampaikan bahwa pemerintah senantiasa berupaya agar program prioritas dapat berjalan optimal sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian.
Baca Juga
Sejalan dengan hal tersebut, APBN dijaga sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, efisien, dan rekonstruksi belanja agar lebih produktif dan inovasi pembiayaan yang prudent dan sustainable.
Risiko Kebijakan Ketahanan Energi
Fluktuasi kenaikan harga energi global dapat mempengaruhi komponen belanja negara mengingat harga migas berdampak pada peningkatan beban subsidi BBM, LPG 3kg, dan listrik.
Sementara terkait pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), terdapat risiko kenaikan beban fiskal akibat kompensasi dan kenaikan biaya listrik dari pengembangan tersebut. Kemudian, adanya risiko peningkatan insentif biodiesel seiring meningkatnya porsi biodiesel.
Pembiayaan Perumahan masih Bergantung ke APBN
Program prioritas Prabowo soal perumahan saat ini masih sangat bergantung pada APBN.
Untuk itu, pemerintah mendorong agar instrumen fiskal yang selama ini diberikan, seperti insentif PPN hingga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat disinergikan sehingga efektif meningkatkan akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Koperasi Desa Merah Putih mesti Berkelanjutan
Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih diarahkan untuk memberdayakan desa, memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan ketahanan pangan dan wujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat desa.
Dalam pelaksanaan program ini diperlukan adanya dukungan fiskal dalam berbagai bentuk yang dirancang dengan prinsip kehati-hatian guna menjaga keberlanjutan program dan sustainabilitas fiskal.
Mandatory Spending 'Cekik' Ruang Fiskal
Sri Mulyani melihat peningkatan belanja pemerintah akibat kebijakan belanja wajib atau mandatory spending memengaruhi ruang gerak fiskal.
Ketika terdapat kenaikan belanja negara, maka pemerintah berkewajiban menambah anggaran pendidikan agar tetap memenuhi mandatory spending sebesar 20% dari APBN.
Di sisi lain, belanja negara berpotensi naik akibat dinamika perekonomian yang berdampak pada nilai tukar, suku bunga, serta harga minyak mentah Indonesia. Hal ini akan berdampak pada kebutuhan pembayaran bunga utang dan subsidi serta kompensasi.
Risiko Pembiayaan Utang
Pembiayaan utang untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah turut menghadirkan risiko. Pasalnya tren nominal kebutuhan pembiayaan jangka menengah diproyeksikan masih akan tinggi seiring dengan sederet agenda pembangunan pemerintah.
Untuk mengatasinya, pemerintah menyampaikan telah menyiapkan kebijakan untuk mitigasi dengan melakukan diversifikasi sumber pembiayaan melalui pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif.
.jpg?w=300&h=221)
