Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengakui rasa takut, curiga, dan keragu-raguan dari masyarakat menjadi musuh utama dalam pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI dengan Menteri Koperasi di Kompleks Senayan DPR, Jakarta, Senin (26/5/2025).
“Dalam berbagai kesempatan saya selalu bilang Kopdes Merah Putih itu musuhnya tiga. Satu, ketakutan. Dua, kecurigaan. Tiga, keragu-raguan. Karena kita takut siap enggak nih orang desa, curiga nanti ininya kepala desanya begini-begini-begini, atau kita ragu-ragu,” kata Budi.
Budi yang merupakan Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) tersebut juga mengakui masih rendahnya partisipan masyarakat dan tersematnya citra yang negatif terhadap koperasi. “Di mana masyarakat masih banyak belum percaya dengan koperasi,” imbuhnya.
Di samping itu, Kementerian Koperasi (Kemenkop) juga mengidentifikasi sederet tantangan lainnya dalam pembentukan Kopdes Merah Putih. Salah satunya perbedaan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di seluruh wilayah serta adanya potensi fraud jika Kopdes Merah Putih dikelola tidak secara profesional dan transparan, hingga potensi keberlanjutan lembaga dan usaha koperasi.
“Ini memang soal pertaruhan kita tentang koperasi, di mana program Kopdes/Kel Merah Putih ini saya yakin jika dikelola dengan baik akan memunculkan sebuah tata sosial ekonomi yang lebih berkeadilan, baik keadilan distributif, keadilan sosial yang lebih substansif, dan juga keadilan ekonomi, sesuai dengan cita-cita negara ini didirikan,” tuturnya.
Baca Juga
Namun, menurut Budi, keberadaan 80.000 Kopdes Merah Putih menjadi senjata pamungkas untuk mengatasi ketidakadilan ekonomi yang telah lama terjadi di Indonesia.
Budi meyakini Kopdes Merah Putih ini akan sukses dengan mengimplementasikan tiga kunci, yakni SDM koperasi, kelembagaan dan usaha, serta ekosistem.
Dia merincikan bahwa SDM koperasi mencakup pengurus, pengelola, dan pengawas yang terus harus dilatih dari hari ke hari hingga dari tahun ke tahun. Lalu, jenis usaha yang sesuai potensi masing-masing desa. Selaanjutnya mengenai jenis usaha yang menghasilkan kas rutin dan transparansi administrasi.
Kemudian pinjaman sesuai dengan kebutuhan, KPI bagi SDM koperasi, mengalokasikan dana cadangan, dan terakhir rasa kepemilikan pada koperasi itu sendiri yang harus terus-menerus dimunculkan.
