Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

China Berburu Pajak dari Pendapatan Warganya di Luar Negeri

China tengah mengintensifkan upaya untuk memungut pajak atas pendapatan warga negaranya di luar negeri.
Benera China berkibar di kawasan bisnis dan pusat finansial yang terletak di Shanghai, China. JIBI/Feni Freycinetia
Benera China berkibar di kawasan bisnis dan pusat finansial yang terletak di Shanghai, China. JIBI/Feni Freycinetia

Bisnis.com, JAKARTA - China tengah mengintensifkan upaya untuk memungut pajak atas pendapatan warga negaranya di luar negeri.

Berdasarkan informasi dari sejumlah sumber yang mengetahui masalah tersebut, dikutip dari Bloomberg, Kamis (5/6/2025), pemerintah China akan memperluas pengawasannya kepada individu menengah atas setelah tahun lalu menargetkan kalangan crazy rich.

Para pejabat kini tengah meneliti berbagai jenis pendapatan luar negeri, termasuk hasil investasi, dividen, dan opsi saham karyawan, menurut sumber-sumber tersebut yang meminta tidak disebutkan namanya karena membahas informasi pribadi. Keuntungan investasi dapat dikenakan pajak hingga 20%.

Penyedia layanan pajak melaporkan lonjakan permintaan dalam beberapa bulan terakhir dari klien dengan aset di bawah US$1 juta — perubahan signifikan dari tindakan keras tahun lalu yang lebih banyak menyasar individu dengan aset minimal US$10 juta. Penduduk China yang memiliki investasi luar negeri, terutama di saham AS dan Hong Kong, kini menjadi fokus utama otoritas pajak, menurut salah satu sumber.

Sementara itu, Administrasi Perpajakan Negara belum menanggapi permintaan komentar.

Otoritas China berupaya meningkatkan pendapatan fiskal dan mempersempit defisit anggaran yang mencetak rekor, menyusul stimulus fiskal untuk menghadapi tekanan tarif AS.

Pemerintah daerah juga ditekan untuk meningkatkan pendapatan, karena krisis properti yang berkepanjangan dan deleveraging membuat mereka tak lagi bisa bergantung pada penjualan tanah atau utang berlebih untuk mendanai pengeluaran.

Pada saat yang sama, investor China telah memindahkan lebih banyak kekayaan ke luar negeri, di tengah perlambatan ekonomi dan tindakan keras terhadap perusahaan swasta. Dorongan Presiden Xi Jinping untuk mewujudkan “kemakmuran bersama” turut meredam kepercayaan, meskipun belakangan ini ia telah berupaya memulihkan kepercayaan kalangan pengusaha.

Investor China daratan telah menggelontorkan sekitar HK$658 miliar (US$83,9 miliar) ke saham-saham yang terdaftar di Hong Kong melalui jalur perdagangan lintas batas sepanjang tahun ini, menurut perhitungan Bloomberg — lebih dari dua kali lipat arus masuk untuk periode yang sama tahun lalu.

Kementerian Keuangan China melihat peluang untuk menambah penerimaan dengan memperketat pemungutan pajak atas pendapatan yang secara hukum dikenai pajak penghasilan perorangan, namun belum dilaporkan oleh wajib pajak atau belum diidentifikasi otoritas pajak, menurut seseorang yang mengetahui persoalan tersebut.

Pendapatan total dalam dua buku fiskal utama pemerintah China turun 1,3% secara year on year (yoy) dalam empat bulan pertama tahun ini, sementara belanja melonjak 7,2%. Ini menyebabkan defisit anggaran membengkak lebih dari 50% menjadi di atas US$360 miliar — terbesar sepanjang sejarah untuk periode tersebut, menurut data Kementerian Keuangan yang dihimpun Bloomberg.

Biro pajak di Beijing, Shanghai, dan provinsi seperti Zhejiang telah mendesak warga untuk memeriksa keuntungan luar negeri mereka dan menyampaikan deklarasi pajak paling lambat 30 Juni, bertepatan dengan berakhirnya musim pelaporan pendapatan tahun 2024, menurut pemberitahuan resmi dan pernyataan publik yang dilihat oleh Bloomberg.

Pemerintah daerah telah bertindak sejak akhir Maret, setelah analisis data besar menunjukkan sejumlah warga gagal melaporkan keuntungan luar negeri mereka untuk keperluan pajak, menurut catatan pemerintah.

Dalam sejumlah kasus yang dipublikasikan oleh kantor pajak, jumlah pajak dan denda tertunggak yang harus dibayar kembali oleh wajib pajak tercatat hanya sebesar 127.200 yuan (US$17.720).

Dorongan pajak ini juga mengikuti penerapan Common Reporting Standard (CRS) pada 2018 — sistem pertukaran informasi global yang bertujuan mencegah penghindaran pajak.

Meski regulasi domestik telah lama menetapkan bahwa penduduk China dikenakan pajak atas pendapatan global (termasuk keuntungan investasi), aturan ini baru diberlakukan secara aktif sejak tahun lalu.

Di bawah CRS, China telah secara otomatis bertukar informasi dengan hampir 150 yurisdiksi mengenai akun yang dimiliki oleh subjek pajak di masing-masing negara anggota selama beberapa tahun terakhir.

Aset investasi pribadi di China daratan diperkirakan bisa melonjak hingga US$80 triliun pada 2030, dengan porsi investasi luar negeri naik menjadi 11% dari total aset investasi rumah tangga — meningkat dari 8% pada 2023, menurut Bloomberg Intelligence.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper