Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dalam waktu dekat akan kembali menyalurkan bantuan pangan beras, sebagai salah satu stimulus ekonomi. Bantuan tersebut nantinya dilaksanakan secara selektif, dengan menyasar daerah yang mengalami fluktuasi harga beras.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, bantuan pangan berupa beras akan disalurkan kepada daerah-daerah yang membutuhkan. Itu artinya, daerah tersebut tengah mengalami harga beras yang cenderung tinggi.
“Wilayahnya kita utamakan daerah-daerah yang memang paling perlu. Paling perlu maksudnya yang harga berasnya sudah mulai tinggi, misalnya Papua, Maluku, Indonesia Timur itu,” kata Arief dalam keterangannya, Jumat (6/6/2025).
Lebih lanjut, Arief menyebut bahwa bantuan beras akan mulai digelontorkan pada minggu ketiga dan keempat Juni 2025. Saat ini pemerintah tengah melakukan verifikasi data penerima bantuan beras.
Arief menyebut, penyaluran bantuan pangan akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Arief mengatakan, data yang telah terverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencapai 16,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan beras sendiri bakal ditujukan bagi 18,3 juta KPM.
Baca Juga
Usai verifikasi selesai dilakukan, Arief menyebut bahwa pihaknya akan mengajukan anggaran sekitar Rp4,6 triliun - Rp5 triliun ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk merealisasikan bantuan beras.
“Kurang lebih anggarannya sekitar Rp4,6 triliun sampai Rp5 triliun, tergantung nanti penerimanya, penerima KPM-nya,” ujarnya.
Mengenai adanya perbedaan jumlah penerima bantuan pangan beras 2025 terhadap tahun sebelumnya, Arief menuturkan bahwa pemerintah terus berkomitmen agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
“Tahun lalu 22 juta penerima, sekarang masih proses verifikasi, karena kita mau semakin akurat. Jadi bukan masalah naik atau turun. Akan tetapi jangan sampai bantuan beras sampai diterima orang yang salah. Jangan sampai missed targeted,” tuturnya.
Lebih lanjut, Arief menyebut bahwa program bantuan pangan beras sejalan dengan tujuan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Keduanya sama-sama menjadi upaya intervensi pemerintah dalam meredam fluktuasi harga beras.
“Bantuan pangan in-line dengan SPHP. Terhadap daerah yang tidak ada kenaikan harga, maka belum perlu,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah bakal menggelontorkan sejumlah stimulus ekonomi sebagai respons terhadap pelemahan proyeksi ekonomi global dan ketidakpastian yang dipicu oleh ketegangan geopolitik dan kebijakan moneter global.
Salah satu stimulus yang disiapkan yakni bantuan pangan. Pemerintah akan menyalurkan bantuan beras 10 kg per bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada Juni dan Juli 2025.
