Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) menyoroti data yang mengatakan bahwa sebesar 50% sumber air nasional terancam tercemar.
Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ayodhia G. L. Kalake menjelaskan bahwa angka tersebut perlu jadi perhatian pemerintah guna memastikan tidak menghambat target swasembada pangan yang dibidik oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Perlu kita garisbawahi karena 80% dari total pasukan air kita digunakan untuk sektor pertanian. Tetapi di sisi lain, lebih dari 50% sumber daya air kita terancam pencemaran,” jelasnya dalam Webinar yang digelar oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bertajuk Air Untuk Negeri, Senin (16/6/2025).
Ayodhia menegaskan, angka tersebut menjadi tantangan besar seluruh pemangku kepentingan. Dia juga menyebut perlu ada tindakan bersama secara kolaboratif, dan juga strategis guna mendukung target Swasembada Pangan.
“Tanpa air bersih, tidak akan ada kesehatan tidak akan ada pangan, dan tidak akan ada pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Di sinilah proses strategis pembangunan infrastruktur air baik itu bendungan, irigasi, sistem air minimum, sanitasi, maupun konservasi sumber daya air menjadi sangat krusial,” pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah diketahui bakal mengguyur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp155,5 triliun untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni swasembada pangan nasional pada 2025.
Baca Juga
Mengutip informasi yang dibagikan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan RI biaya yang diguyurkan itu meningkat 36,04% dibandingkan 2024 sebesar Rp114,3 triliun.
“Ketahanan pangan menjadi salah satu program prioritas 2025, alokasi anggaran ketahanan pangan digunakan untuk mendorong produktivitas pertanian maupun perikanan, mendukung rantai pasok pangan, memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, serta meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan,” tulis Ditjen Perbendaharaan dalam akun Instagram resminya, Selasa (8/4/2025).
Adapun, anggaran jumbo senilai Rp155,5 triliun tersebut bakal dialokasikan sebesar Rp40 triliun untuk Kementerian/Lembaga, Non K/L sebesar Rp74,3 triliun, transfer ke daerah Rp16,6 triliun dan pembiayaan Rp24,6 triliun.
Lebih rinci, anggaran itu nantinya bakal digunakan untuk mendorong produktivitas pertanian atau perikanan, mendukung rantai pasok pangan, dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
