Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa tak kunjung mencapai kesepakatan terkait tarif perdagangan, dengan sejumlah perbedaan mendasar yang berpotensi menggagalkan pembicaraan.
Melansir CNBC International pada Kamis (19/6/2025), negosiasi antara kedua pihak berjalan lambat sejak kedua pihak menyepakati pemangkasan tarif sementara yang akan berakhir pada 9 Juli 2025.
Jika kesepakatan permanen tidak tercapai sebelum tenggat waktu tersebut, maka tarif impor timbal balik sebesar 50% atas barang-barang dari Uni Eropa akan diberlakukan kembali, disertai dengan langkah balasan luas dari blok tersebut.
“Kami masih berdiskusi, tetapi saya tidak merasa mereka menawarkan kesepakatan yang adil,” ujar Presiden AS Donald Trump pada Selasa (17/6/2025) waktu setempat, menurunkan ekspektasi tercapainya kesepakatan dalam waktu dekat.
Adapun nilai hubungan dagang AS–Uni Eropa pada 2024 tercatat mencapai 1,68 triliun euro atau setara US$1,93 triliun.
Salah satu isu utama yang menghambat progres negosiasi kedua pihak adalah regulasi Uni Eropa terhadap perusahaan teknologi besar (big tech), termasuk aturan ketat soal transparansi, persaingan, dan moderasi konten.
Baca Juga
Alberto Rizzi, peneliti di European Council on Foreign Relations mengatakan pemerintahan Trump secara aktif menggunakan negosiasi dagang untuk menekan Uni Eropa agar melemahkan regulasi digitalnya.
Namun, Uni Eropa menilai intervensi terhadap kebijakan domestik dalam mengatur platform digital tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan komitmen mereka dalam memerangi disinformasi dan ujaran kebencian.
Persoalan Pajak
Perselisihan juga mencuat soal sistem pajak, khususnya pajak pertambahan nilai (PPN/VAT) yang diterapkan Uni Eropa. Trump menilai PPN sebagai hambatan perdagangan tidak adil bagi perusahaan dan produk AS, meskipun PPN di Eropa diterapkan secara merata pada barang lokal dan impor.
“Bagi Uni Eropa, pajak adalah isu kedaulatan domestik dan tidak seharusnya dibawa dalam perundingan dagang. Ini adalah garis merah bagi kami,” tegas Rizzi.
Sementara itu, isu yang lebih luas menurut para analis adalah kurangnya keselarasan visi dan kepercayaan antara Washington dan Brussel.
“Secara sederhana, masalah utamanya adalah Trump ingin tetap menerapkan tarif terhadap UE, dan UE tidak mau tunduk,” kata Jacob Kirkegaard, peneliti senior Peterson Institute for International Economics.
Menurut Philip Luck dari CSIS, AS memandang negosiasi sebagai ajang pemberian konsesi sepihak kepada Washington, bukan dialog dagang timbal balik. Sementara itu, UE justru mengusulkan pendekatan nol-tarif dari kedua sisi, yang ditolak Gedung Putih.
Selain itu, tidak seperti Inggris yang bersedia menerima kuota dan tarif untuk sektor tertentu dalam kesepakatan dengan AS, Uni Eropa tampaknya tidak akan menyetujui ketentuan serupa.
Meski begitu, beberapa analis membuka peluang akan tercapainya kesepakatan terbatas, seperti pembekuan tarif di sektor-sektor tertentu. Meski demikian, Rizzi menegaskan, hal tersebut tidak berarti kesepakatan menyeluruh sudah dekat.
Senada, Kirkegaard juga skeptis terkait prospek tercapainya kesepakatan dagang antara kedua pihak. "Kemungkinan besar tidak ada kesepakatan, Uni Eropa melakukan pembalasan, lalu Trump membalas lagi, seperti yang terjadi dengan China," ujar Kirkegaard.
Dia menambahkan, kemungkinan deeskalasi atau tercapainya kesepakatan baru akan muncul jika tekanan ekonomi mencapai titik yang sangat menyakitkan bagi kedua pihak.
