Prabowo Bakal Temui Trump?
Secara terpisah, pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara terdampak tarif impor ini turut mendorong upaya negosiasi lebih lanjut dengan pemerintah AS.
Tim negosiator yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sudah berada di AS untuk melanjutkan upaya negosiasi untuk kesepakatan dagang komprehensif guna menurunkan tarif impor 32%.
Meski demikian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tidak menutup kemungkinan Presiden Prabowo Subianto sendiri akan langsung menemui Trump guna bernegosiasi antara dua kepala negara.
"Ada [kemungkinan Prabowo bertemu Trump]. Ada, tapi saya belum bisa memastikan kapan," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/7/2025).
Prasetyo juga menuturkan pemerintah belum mengatur jadwal kunjungan itu. Saat ini, Prabowo tengah berkunjung ke beberapa negara yang diawali sejak pekan lalu dari Arab Saudi, Brasil, Belgia dan Prancis.
Baca Juga
Meski demikian, dia menyebut keinginan Prabowo untuk langsung bernegosiasi itu ada.
"Ya, sebagai sebuah upaya tentu ada. Tapi belum dipastikan untuk akan adanya pertemuan dengan Presiden Trump," ucap politisi Partai Gerindra itu.
Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa Indonesia akan tetap dikenakan tarif resiprokal sebesar 32% pada 1 Agustus 2025 melalui surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025).
Sebagai perbandingan, Thailand dikenakan tarif 36%, Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif 25%.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa pemerintah masih berupaya keras melobi AS untuk menurunkan tarif resiprokal 32% yang diumumkan Trump.
Dia menegaskan bahwa angka 32% tersebut belum final karena masih ada ruang negosiasi yang terbuka, setidaknya sebelum berlaku pada 1 Agustus 2025 seperti yang diumumkan Trump.
“Targetnya kita [setara dengan yang] rendah di Asean atau mungkin lebih rendah,” ujar Haryo dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).
