Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mempekirakan belanja negara pada 2026 akan berada di rentang Rp3.800 triliun hingga Rp3.820-an triliun, sejalan dengan PDB yang semakin besar.
Hal tersebut dirinya sampaikan usai melaksanakan Rapat Kerja Banggar dengan Pemerintah dan Bank Indonesia terkait Laporan dan Pengesahan Hasil Kerja Panitia Kerja dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2026 dan RKP Tahun 2026, Selasa (22/7/2025).
“Belanja APBN kita tahun depan RAPBN itu sekitar Rp3.800 [triliun] sampai Rp3.820 triliun,” ujarnya.
Membandingkan dengan pagu awal belanja dalam APBN 2025 yang senilai Rp3.621,3 triliun, artinya belanja tahun depan naik sekitar Rp178,7 triliun sampai dengan Rp198,7 triliun.
Said menyampaikan bahwa kenaikan tersebut wajar karena porsi belanja dihitung berdasarkan produk domestik bruto (PDB)—yang diharapkan tumbuh 5% pada tahun ini dan akan menjadi dasar penghitungan untuk 2026.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut menegaskan angka yang dirinya sebutkan hanyalah proyeksi dari Banggar, sementara angka resmi belanja maupun pendapatan negara untuk tahun depan masih menunggu Nota Keuangan pada 15 Agustus 2025 mendatang.
Baca Juga
“Angkanya belum sama sekali muncul di Badan Anggaran [dari pemerintah], walaupun kita tahu kira-kira akan seperti apa. Tetapi kan tidak boleh mendahului nota keuangan karena ini menyangkut angka,” lanjutnya.
Meski secara nominal belanja naik, namun secara rasio terhadap PDB justru turun. Membandingkan dengan APBN 2025 yang senilai Rp3. 621,3 triliun, artinya menjelaskan 16,36% dari PDB (PDB 2024 Rp22.139 triliun).
Sementara melihat lebih dalam hasil kesepakatan Panitia Kerja (Panja) dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2026 tersebut, rasio belanja negara dipasang pada rentang 14,19%—14,83% dari PDB.
Angka tersebut lebih tinggi dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) 2026 yang sebesar 14,19%—14,75%.
Secara tren, belanja negara terus mengalami kenaika. Bahkan sejak 2022, belanja negara mulai menyentuh Rp3.096,2 triliun. Kemudian naik menjadi Rp3.121,2 triliun pada 2023 dan mencapai Rp3.412,2 triliun pada 2024.
Selain postur belanja, DPR dan pemerintah juga telah mengesahkan rasio pendapatan, keseimbangan primer, defisit, maupun pembiayaan APBN tahun kedua Prabowo Subianto.
Berikut Postur Makro Fiskal 2026:
| Indikator | KEMPPKF 2026 (%) | Kesepakatan Panja |
|---|---|---|
| Pendapatan Negara | 11,71-12,22 | 11,71-12,31 |
| a. Perpajakan | 10,08-10,45 | 10,08-10,54 |
| b. PNBP | 1,63-1,76 | 1,63-1,76 |
| c. Hibah | 0,002-0,003 | 0,002-0,003 |
| Belanja Negara | 14,19-14,75 | 14,19-14,83 |
| a.Belanja Pemerintah Pusat | 11,41-11,86 | 11,41-11,94 |
| b.Transfer ke Daerah | 2,78-2,89 | 2,78-2,89 |
| Keseimbangan Primer | (0,18)-(0,22) | (0,18)-(0,22) |
| Defisit | (2,48)-(2,53) | (2,48)-(2,53) |
| Pembiayaan |
2,48-2,53 | 2,48-2,53 |
