Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut pembangunan IKN tahap II akan segera dimulai dalam waktu dekat. Di mana, pada tahap ini pemerintah bakal melakukan pengembangan infrastruktur pendukung di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menuturkan bahwa Konstruksi IKN Tahap II akan mencakup pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif beserta dengan ekosistem pendukungnya.
Adapun saat ini, Basuki menegaskan pihaknya telah merampungkan proses penyiapan konstruksi IKN tahap II mencakup pengadaan Kawasan Legislatif dan Yudikatif.
"Semua tahapan persiapan pembangunan tahap kedua telah selesai termasuk anggaran, yang merupakan rangkaian kelanjutan dari pembangunan tahap satu," kata Basuki dalam keterangan resmi, Kamis (31/7/2025).
Lebih lanjut, Basuki menekankan bahwa lelang proyek baru yang masuk dalam pembangunan IKN tahap II bakal segera dijalankan pada Agustus 2025.
"Pembangunan tahap kedua akan dimulai dengan proses lelang yang akan dilakukan pada awal Agustus 2025,” ujarnya.
Baca Juga
Sementara berdasarkan catatan Bisnis, OIKN sempat mengungkap total kebutuhan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tahap II pada periode 2025 hingga 2028 mencapai Rp48,80 triliun.
Perinciannya, sepanjang tahun ini, OIKN mendapat alokasi anggaran senilai Rp14,4 triliun yang digunakan untuk mengeksekusi sejumlah proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, mulai dari jalan hingga kawasan legislatif.
Kemudian, pada 2026, OIKN mengungkap memerlukan kebutuhan anggaran pokok mencapai Rp17,08 triliun.
Akan tetapi, pada tahun depan, OIKN bakal mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp4,1 triliun yang berasal dari sisa alokasi anggaran tambahan pada tahun ini. Dengan demikian, total pos anggaran OIKN pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp21,18 triliun.
Lebih lanjut, pada 2027, OIKN mengungkapkan bahwa pihaknya memerlukan alokasi anggaran sebesar Rp14,64 triliun untuk melanjutkan sejumlah proyek multi years contract, sedangkan sisanya pada 2028 dibutuhkan anggaran Rp2,68 triliun.
