Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah fraksi di Senayan, markas DPR, ramai-ramai menyoroti perihal pemangkasan anggaran transfer ke daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto sudah menyerahkan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 ke parlemen pada akhir pekan lalu. Dalam dokumen tersebut, terungkap bahwa transfer ke daerah (TKD) turun 24,8% dari Rp864,1 triliun (outlook APBN 2025) menjadi Rp650 triliun (RAPBN 2026).
Dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (19/8/2025), fraksi-fraksi di DPR menyerahkan pandangannya terkait RAPBN 2026 yang disusun pemerintah. Sejumlah fraksi pun menyoroti penurunan alokasi anggaran TKD yang menjadi sumber utama pendanaan pembangunan banyak pemerintah daerah (Pemda).
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Rio Dondokambey misalnya, yang menyampaikan bahwa penurunan alokasi TKD sebesar 24,8% merupakan yang terbesar sepanjang sejarah APBN. Fraksi PDIP berpandangan penurunan alokasi TKD itu akan berdampak pada melambatnya pembangunan di daerah hingga pembangunan di daerah menjadi terdistorsi.
"Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menyedikan skema pengalokasian program pembangunan di daerah yang merata diseluruh wilayah," jelas Rio dalam dokumen Pandangan Fraksi PDIP yang diserahkan dalam rapat paripurna.
Selain itu, Fraksi PDIP mewanti-wanti potensi perlambatan pelayanan publik hingga kebijakan baru pemerintah daerah yang dapat membebani rakyat. Padahal, lanjut Rio, penguatan fiskal daerah merupakan amanat konstitusi dalam kerangka otonomi daerah.
Baca Juga
Fraksi PDIP pun mendorong pemerintah memastikan adanya skema alokasi program dan anggaran lain yang efektif agar pembangunan di seluruh daerah tetap terjaga.
Sementara itu, Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Hamka B. Kady menyatakan bahwa pihaknya dapat memahami penurunan TKD demi mendukung belanja pemerintah pusat yang semakin banyak pada tahun depan.
Hanya saja, Fraksi Golkar meminta pemerintah untuk memberi perhatian khusus terutama bagi daerah-daerah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar agar tidak terdampak secara negatif.
"Baik melalui mekanisme belanja pemerintah pusat maupun melalui transfer ke daerah," jelas Hamka dalam dokumen Pandangan Fraksi Partai Golkar seperti yang diserahkan dalam rapat.
Senada, Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem Ratih Megasari Singkarru mengungkapkan bahwa pihaknya meanggap pemangkasan anggaran TKD sebagai konsekuensi kebutuhan pembiayaan program-program prioritas presiden yang memerlukan pembiayaan tak sedikit.
Kendati demikian, Fraksi Nasdem berharap pemerintah bisa mengatasi sejumlah permasalahan yang dirasakan oleh pemerintah daerah seperti dana bagi hasil (DBH) yang kerap menghadapi keterlambatan dan menyulitkan daerah dalam menjaga likuiditas serta menyusun APBD secara tepat waktu.
"Serta dana alokasi umum (DAU) yang belum sensitif terhadap karakteristik geografis khusus seperti wilayah kepulauan dan daerah sulit dijangkau yang menghadapi biaya layanan publik dan infrastruktur lebih tinggi," ujar Ratih dalam dokumen Pandangan Fraksi Nasdem seperti yang diserahkan dalam rapat.
Ketimpangan Fiskal
Di sisi lain, Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ratna Juwita Sari meminta penjelasan pemerintah terkait penurunan belanja TKD. Fraksi PKB ingin mengetahui upaya pemerintah mendorong Pemda meningkatkan sumber pendapatan daerah dengan berkurangnya sumber pendapatan yang berasal dari TKD.
Pemerintah, sambung Ratna, perlu memperhatikan keseimbangan dan keadilan fiskal antara pusat dan daerah serta mempertimbangkan sumbangsih daerah dalam penerimaan negara.
"Fraksi PKB memandang bahwa belanja TKD cukup penting menopang pertumbuhan ekonomi daerah," ungkapnya dalam dokumen Pandangan Fraksi PKB seperti yang diserahkan dalam rapat.
Kemudian, Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ahmad Rizki Sadig menyampaikan pentingnya perhatian khusus ke alokasi TKD dalam RAPBN 2026. Alasannya, alokasi sebesar Rp650 triliun menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir.
Fraksi PAN khawatir penurunan alokasi TKD itu menimbulkan konflik maupun ketimpangan fiskal antar wilayah.
"Oleh karena itu, Fraksi PAN mendorong pemerintah untuk memastikan adanya mekanisme kompensasi yang adil bagi daerah, memperkuat sinergi pusat-daerah, serta mengarahkan belanja negara pada kegiatan yang produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat," ucap Ahmad dalam dokumen Pandangan Fraksi PAN seperti yang diserahkan dalam rapat.
Terakhir, Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Andi Muzakkir Aqil mengingatkan pentingnya antisipasi dampak dari pemangkasan TKD sebesar Rp214 triliun pada tahun depan.
Fraksi Partai Demokrat melihat bahwa jika tidak dikelola dengan strategi yang matang maka penurunan alokasi anggaran TKD bisa melemahkan kapasitas fiskal daerah dan berpotensi menimbulkan kesenjangan pelayanan publik.
"Fraksi Partai Demokrat mendorong agjar penguatan ekonomi daerah dilakukan secara serius melalui peningkatan kapasitas fiskal lokal, pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah, serta sinergi dan harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah," jelas Andi dalam dokumen Pandangan Fraksi Partai Demokrat seperti yang diserahkan dalam rapat.
Adapun, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi dua fraksi yang tidak menyinggung sama sekali terkait pemangkasan anggaran TKD dalam RAPBN 2026.
