Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap para pengusaha yang bergerak di sektor perhotelan hingga restoran mulai beralih fungsi menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, banyaknya perubahan fungsi bisnis yang semula bergerak di sektor jasa seperti restoran dan hotel menjadi SPPG alias dapur MBG membuat program MBG berjalan lebih cepat.
“Yang punya katering, punya hotel, dan restoran, sekarang berubah fungsi jadi SPPG. Hotel pun sekarang sudah berubah fungsi menjadi SPPG,” ungkap Dadan saat ditemui di Kantor Berita Antara, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Berdasarkan data BGN, program MBG telah menjangkau lebih dari 20 juta penerima manfaat dan memiliki 5.905 titik dapur SPPG yang tersebar di Tanah Air. Adapun, anggaran yang diserap BGN dalam program MBG mencapai Rp10,3 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 senilai Rp71 triliun.
Sayangnya, Dadan mengaku belum menghitung berapa banyak restoran dan hotel yang berubah fungsi menjadi SPPG. Namun, dia memperkirakan lebih dari 50% restoran, kafe, katering, dan hotel telah berubah fungsi menjadi SPPG.
“Saya belum menghitung, tapi dugaan saya restoran, kafe, katering ini lebih dari 50%. Karena itu yang menyokong program kami. Makanya program ini begitu cepat karena disokong oleh berbagai fasilitas yang sudah terlibat lama di food and beverage,” ungkapnya.
Baca Juga
Dia mengungkap, titik restoran maupun kafe yang telah disulap menjadi SPPG tersebar di sekitar Ciputat, Cibubur, Bogor, hingga Maluku Utara.
Menurutnya, perubahan fungsi ini terjadi seiring adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat yang mulai beralih menggunakan layanan pesan antar sehingga menyebabkan angka parkir menurun.
“Biasanya faktor makan minum itu ikutannya adalah faktor parkir, ternyata parkirnya turun. Makan minumnya naik tapi parkirnya turun,” ujarnya.
Adapun, Dadan mengatakan bahwa 5.905 SPPG yang tersebar di Indonesia merupakan dapur yang dibangun sendiri oleh mitra tanpa bantuan APBN. Menurutnya, 5.905 SPPG ini setara dengan Rp12 triliun.
Sementara itu, lanjut dia, BGN masih tengah mempercepat verifikasi mitra SPPG yang saat ini mencapai 19.000. “Kalau belum operasional, tapi bangunannya sudah berdiri dan itu kurang lebih 19.000, kalau dikalikan Rp2 miliar saja sudah Rp38 triliun,” pungkasnya.