Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menyoroti besarnya potensi penerimaan negara yang hilang akibat shadow economy atau kegiatan ekonomi bayangan yang belum terjangkau sistem perpajakan.
Dia meyakini penguatan sistem digital perpajakan menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi shadow economy. Oleh sebab itu, Vaudy mendorong Direktorat Jenderal Pajak segera mengoptimalisasi Coretax atau sistem inti administrasi perpajakan yang masih terdapat sejumlah masalah sejak diluncurkan pada awal 2025.
“Shadow economy ini bisa legal maupun ilegal, tapi selama ini belum masuk sistem. Padahal potensinya besar sekali,” kata Vaudy di sela Seminar Nasional IKPI, Selasa (26/8/2025), dikutip dari rilis media IKPI.
Coretax memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak mengumpulkan data transaksi wajib pajak lebih komprehensif, termasuk rekening atau aktivitas ekonomi yang sebelumnya tidak terlaporkan.
“Dengan adanya Coretax, data-data yang selama ini tersembunyi akan tertangkap. Ini bisa meningkatkan penerimaan negara secara signifikan,” tegasnya.
Selain Coretax, Vaudy mengapresiasi kebijakan pajak digital berbasis pemotongan otomatis yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 37/2025. Menurutnya, kebijakan itu bisa menjadi salah satu upaya menjaring sektor ekonomi bayangan.
Baca Juga
Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Vaudy mengingatkan bahwa upaya menarik potensi pajak dari shadow economy harus tetap mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban wajib pajak.
“Pajak itu sama seperti darah dalam tubuh. Negara kita memerlukan pajak untuk hidup dan berkembang. Jadi, wajib pajak harus memenuhi kewajibannya, dan di sisi lain hak-haknya juga harus dijunjung tinggi,” ujarnya.
Dalam momentum peringatan HUT ke-60 IKPI, dia mendorong penguatan peran organisasi dalam mendukung reformasi perpajakan nasional. Vaudy menyatakan IKPI tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga isu strategis yang memengaruhi dunia usaha dan perekonomian nasional.
Dengan demikian, dunia usaha tidak terbebani, namun negara tetap memperoleh penerimaan optimal.
_1690290896.jpg?w=184&h=104)
