Bisnis.com, PALEMBANG - Seiring rencana swasembada beras Presiden Joko Widodo, Pemprov Sumatra Selatan menargetkan surplus beras di Sumatra Selatan sebesar 1,5 juta ton, atau naik 25% dari surplus tahun lalu sebesar 1,2 juta ton.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumsel Amruzi Minha mengatakan pihaknya akan mengawal target tersebut dengan menggandeng Kementerian Pertanian dan TNI, melalui Bintara Pembina Desa (Babinsa).
“Yang paling utama, kami akan memantau dalam ketersediaan pupuk, pestisida dan bibit. Kualitas beras akan semakin baik jika dikawal. Pokoknya, pengawalan akan dilakukan sejak produksi hingga panen,” katanya, Jumat (23/1).
Amruzi mengaku pengawalan itu sudah pernah dilakukan sebelumnya. Namun, kinerjanya tidak begitu baik mengingat ada persoalan dalam pendanaan. Oleh karena itu, bantuan dana dari Kementerian Pertanian sangat penting untuk bisa menghidupkan kembali Babinsa.
Dalam mengejar target, lanjutnya, Pemprov Sumsel akan mengupayakan masa panen hingga dua kali dalam setahun. Tidak ketinggalan, Pemprv Sumsel juga akan memperbaiki irigasi, pemompaan dan lain sebagainya.
Namun, dia mengakui ada hambatan besar dalam meningkatkan produksi, yakni tingginya alih fungsi lahan. Menurutnya, tingginya alih fungsi lahan dikarenakan belum ada rasa tanggung jawab dari seluruh stakeholder, terutama masyarakat.
Ketahanan pangan di Sumsel ini sangat krusial karena tidak hanya menyuplai kebutuhan pangan lokal sekitar 900.000 ton per tahun. Tetapi juga untuk menyuplai beberapa provinsi tetangga, seperti Bangka, Lampung, Bengkulu, Sumbar dan Jambi,” katanya.
Dia mengungkapkan Pemprov Sumsel juga melakukan diversifikasi pertanian, dengan menggalakkan pembinaan rumah tangga produksi di kabupaten kota. Menurutnya, terdapat 700 rumah tangga binaan yang diperuntukkan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Sumsel.
