Bisnis.com, JAKARTA—Kalangan Pengusaha Konstruksi meminta pemerintah untuk memperluas kesempatan bagi pengusaha konstruksi nasional dengan membatasi keikutsertaan BUMN Konstruksi di proyek yang bernilai di bawah Rp50 miliar.
Sekjen Gapensi Andi Rukmana mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan secara lisan kepada pemerintah untuk membatasi BUMN menggarap proyek yang nilainya di bawah Rp50 miliar.
“Beberapa hari lalu saya audiensi dengan Pak Menteri dan Kepala BP Konstruksi, dalam waktu dekat kami mau tingkatkan MoU menjadi Rp50 miliar,” katanya saat dihubungi Bisnis, Selasa (3/2).
Sebelumnya, Gapensi telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri BUMN Rini Soemarno yang isinya membatasi BUMN untuk tidak menggarap proyek konstruksi yang nilainya di bawah Rp30 miliar.
Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesempatan bagi pengusaha konstruksi non-BUMN untuk dapat berkembang.
Andi mengatakan, selama ini pengusaha konstruksi nasional kerap sulit berkembang karena sebagian besar proyek digarap oleh BUMN Karya.
Menurut data kementerian PUPR, saat ini jumlah badan usaha konstruksi kecil mencapai 92.328 perusahaan, atau 91% dari total badan usaha konstruksi.
Sementara itu, mereka hanya menangani 20% proyek konstruksi yang ada.
Andi mengatakan pemerintah perlu mengusahakan solusi agar perusahaan konstruksi dalam negeri dapat berkembang dengan baik. Salah satunya adalah dengan membatasi dominasi BUMN.
Di sisi lain, menurutnya, kenaikan pasar konstruksi dalam negeri seiring kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan sektor infrastruktur mengakibatkan pelonjakan penyerapan anggaran yang tinggi.
Oleh karena itu, Kemeterian PUPR telah merencanakan untuk menggabungkan sejumlah paket pengerjaan agar menjadi lebih efisien.
“Kalau nanti paket-paketnya besar, tentu nilai per proyeknya juga tinggi, sehingga nantinya dikuasai BUMN juga akhirnya,” katanya.
