Bisnis.com, WASHINGTON DC — Negosiasi divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia mendekati titik akhir menyusul tercapainya kesepakatan mengenai kepastian investasi dan manajemen kontrol.
Sinyal tersebut muncul setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan melakukan pertemuan tertutup dengan CEO Freeport Richard Adkerson di Hotel Four Seasons, Washington DC, AS pada Senin (25/6/2018) atau Selasa dinihari waktu Jakarta.
Berbeda dengan pertemuan tahun lalu di Houston, Texas, AS yang melibatkan banyak orang, kali ini Jonan hanya sendiri sedangkan Richard didampingi Vice President Freeport Indonesia Tony Wenas. Pertemuan berlangsung sekitar 1,5 jam.
Richard menolak membeberkan hasil pertemuan saat ditanya sejumlah jurnalis Indonesia seusai pertemuan. Dia hanya berjanji untuk menjelaskan hasil negosiasi ‘di waktu yang akan datang’.
Namun, Jonan menjelaskan beberapa hal penting yang cukup alot selama proses negosiasi seperti kepastian usaha dan telah tercapai titik temu di manajemen.
“Tinggal sekarang bagaimana Inalum mempercepat pencarian sumber pendanaan untuk mengambil alih hak partisipasi Rio Tinto di Freeport sebesar 40% saham," tuturnya.
Baca Juga
Dalam hal kepastian usaha, Jonan menyebut perihal hasil kesepakatan yang tidak mudah diubah bila terjadi pergantian manajemen di Freeport McMoran maupun Inalum, selain bila terjadi perubahan pemerintahan. Tarif pajak juga tidak berubah hingga 2041.
Terkait manajemen kontrol, kedua pihak sepakat akan diselesaikan melalui kelaziman sebuah perusahaan patungan.
Adapun Tony Wenas menolak memberikan keterangan lebih rinci karena terikat perjanjian kerahasiaan transaksi, termasuk berapa nilai akuisisi 40% saham Freeport milik Rio Tinto dalam bentuk hak partisipasi.
Jonan berjanji akan mendukung proses transisi kepemilikan 51% saham Freeport Indonesia kepada Inalum, termasuk soal perpanjangan izin usaha pertambangan khusus. Saat ini, Inalum telah memiliki 11% saham perusahaan tersebut.
Proses negosiasi divestasi antara pemerintah dan Freeport McMoran berlangsung alot dalam 1,5 tahun terakhir. Selain harga, isu krusial yang mengganjal adalah soal kepastian izin menambang yakni Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hingga 2041.
Namun, satu sumber Bisnis menyebutkan, isu tersebut terselesaikan dan Freeport menerima usulan pemerintah soal perpanjangan IUPK dengan skema 2 x 10 tahun.
