Bisnis.com, JAKARTA - Pertanian merupakan 7 dari 17 sektor yang mengalami pertumbuhan di tengah pandemi Covid-19. Agraria berkontribusi 13,7 persen terhadap produk domestik bruto Indonesia sehingga menjadi penyelamat ekonomi.
Meski begitu dukungan pemerintah terhadap Kementerian Pertanian minim. Anggota Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Charles Meikyansyah mengatakan bahwa setelah ada penyisiran realokasi untuk penanganan Covid-19, dana yang dipotong cukup besar.
“Dari pagu awal Rp21,8 triliun menjadi Rp15,5 triliun. Dengan begitu penghematan tahun ini sebesar Rp6,3 triliun,” katanya melalui diskusi virtual, Rabu (17/2/2021).
Pemotongan anggaran tersebut tertuang pada Surat Menteri Keuangan S-30/MK.02/2021 tentang Realokasi dan Refocussing Kementerian/Lembaga (K/L) yang dikeluarkan 12 Januari lalu. Charles mengaku heran dengan sikap pemerintah.
“Untuk 270 juta lebih penduduk yang harus makan tapi refocussing anggaran sangat signifikan. Ini hampir sama pada periode tahun lalu,” jelasnya.
Pemerintah menaikkan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) di tengah Covid-19 jadi Rp688,3 triliun. Perubahan tersebut naik hampir dua kali lipat dari alokasi awal sebesar Rp372,3 triliun. Naiknya anggaran berimbas pada anggaran K/L yang harus direalokasi.
Baca Juga
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto mengatakan bahwa pertanian sepanjang tahun lalu tumbuh 1,75 persen. Meski kenaikannya tidak lebih besar dari tahun sebelumnya, hal itu masih lebih baik karena sektor lain banyak yang lesu.
Oleh karena itu, sektor ini cukup menjanjikan ke depannya. Di sisi lain, agraria juga selalu menjadi penyelamat perekonomian. Tidak hanya saat pandemi, peristiwa krisis moneter pada 1998 sektor ini juga salah satu yang tumbuh.
“Saya pikir kita semua harus beri perhatian yang lebih ke sektor pertanian di masa depan. Jadi kebijakan ke depan tidak hanya fokus ke output atau produksi, tapi selayaknya juga mampu mengangkat kesejahteraan pelakunya, yaitu petani Indonesia,” katanya.
