Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat ekonomi menilai dampak kenaikan harga kebutuhan pokok atau sembako bisa diminimalisasi dengan penyaluran bansos.
Harga sejumlah barang sembako naik menjelang pergantian 2021 ke 2022. Secara rata-rata, kenaikan harga sembako di akhir tahun mencapai 0,55 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Pengamat Kebijakan Publik Narasi Instutute Achmad Nur Hidayat menilai sebenarnya kenaikan harga sembako dibisa diimbangi dengan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) yang baik. Hal ini guna membantu masyarakat berpendapatan bawah.
Namun, di sisi lain, dia menilai penyaluran bansos oleh Kementerian Sosial masih memiliki masalah dasar di antaranya adalah data penerima bansos atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak sepenuhnya valid. Selain itu, keberadaan mitra penyaluran bansos tidak merata di sejumlah tempat sehingga pembagian tidak merata ke wilayah terluar, terpencil, dan tertinggal [3T].
"Selain itu alur pendaftaran yang rumit dan cenderung berlarut menyebabkan mereka yang paling bawah tidak memiliki kesempatan yang sama, belum lagi unit pengelolaan pengaduan Kemensos belum optimal. Masalah tersebut juga dilaporkan oleh Ombudsman saat meneliti penyaluran bansos saat ini," jelas Achmad dalam pernyataan resmi, Senin (27/12/2021).
Kendati segala kekurangannya, Achmad menyebut masyarakat bawah tetap beruntung memiliki bansos. Menurutnya, terdapat kelompok lainnya yang ikut menderita akibat kenaikan harga akhir tahun ini.
Mereka termasuk kelompok pekerja yang gajinya mengikuti gaji minimum regional. Dia menilai pekerja Jakarta beruntung karena mengalami kenaikan 5,1 persen menjadi Rp4,64 juta," imbuhnya.
Kelompok pekerja di daerah lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat dinilainya tidak seberuntung DKI Jakarta. Achmad mengatakan mereka harus merencanakan pengeluaran yang lebih hemat lagi meskipun sudah sangat berhemat.
"Sebagian besarnya akan masuk ke masyarakat yang butuh bansos namun sayang update bansos tidak sebaik di atas kertas. Mereka termasuk kelompok yang membutuhkan intervensi negara," jelasnya.
Achmad menilai intervensi negara diharapkan berada di bawah koordinasi Kementerian Perdagangan RI. Dia menyebut Menteri Perdagangan bisa menginisiasi operasi pasar sembako murah di pemukiman para pekerja menengah tersebut.
Tidak hanya itu, kolaborasi antara Bulog dan Kementerian Perdagangan RI harus dinilai diperlukan guna bekerja sama dengan para kepala daerah untuk memetakan warga yang paling terdampak dari kenaikan harga tersebut.
"Kementerian Perdagangan jangan cepat mengambil kebijakan impor saat harga naik, namun perlu berpihak seperti saat ini dengan intervensi pasar sesegara mungkin," ujarnya.
Kenaikan harga ini lebih tinggi dari prediksi Bank Indonesia (BI) sebesar 0,45 persen secara bulanan (month-to-month/mtm). Kenaikan harga sembako utamanya terjadi pada harga cabai, telar ayam, daging dan minyak goreng. Berdasarkan informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit merah yang melonjak sampai 130,97 persen dalam satu bulan, ke harga Rp86.500 per kilogram.
Selain itu, cabe rawit hijau melesat 54,71 persen menjadi Rp57.400 per kilogram; minyak goreng naik 7,43 persen; gula naik 0.76 persen; daging ayam segar naik 1,42 persen; dan telur ayam naik 3,56 persen.
