Bappenas Tekankan 5 Poin Penting dalam Kick Off Meeting RKP 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa  mengungkapkan lima poin penting untuk bisa mencapai sasaran pembangunan nasional atau rencana kerja pemerintah (RKP) 2023.

"Pertama, sasaran dan dan prioritas pembangunan RKP 2023 menjadi acuan dan referensi dalam penyusunan RKA K/L dan RKPD. Kedua, pentingnya sinergi perencanaan pembangunan antara Renja K/L serta RKPD dengan RKP 2023," ujarnya Dalam Kick Off Meeting RKP 2023 yang diadakan secara daring pada Kamis (17/2/2022),

Untuk poin ketiga, dia mengatakan perencanaan dan anggaran yang disusun K/L dan pemerintah daerah harus terukur, imperatif dan sesuai dengan amanat presiden “making delivered”, diperkuat melalui mekanisme Clearing House dengan menerapkan prinsip Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

Selanjutnya, Suharso juga bakal memperkuat integrasi dan sinergi sumber pendanaan yang mengedepankan paradigma bahwa pemanfaatan pendanaan harus dilakukan dengan urutan prioritas, yaitu pendanaan swasta, KPBU, BUMN, dan APBN sebagai sumber terakhir yang digunakan.

"Kelima, K/L dan pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan pelaksanaan Major Project dan didukung sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian yang andal," imbuhnya. 

Bappenas telah memiliki sejumlah target untuk meningkatkan perekonomian nasional pada 2023, yakni Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,9 persen, Tingkat Kemiskinan 7,0–8,0 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3–6,0 persen, Rasio Gini 0,375–0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,29 – 73,35, penurunan emisi Gas Rumah Kaca 27,02, serta indikator lainnya yaitu Nilai Tukar Petani 103-105 dan Nilai Tukar Nelayan 105-107.

Sementara, untuk sasaran pertumbuhan wilayah antara lain Jawa-Bali 5,3-5,8 persen, Kalimantan 5,5-6,0 persen, Sumatera 4,7-5,2 persen, Sulawesi 7,1-7,8 persen, Maluku 9,2-10 persen, Papua 7,3-8,4 persen, dan Nusa Tenggara 5,1-5,7 persen. Bappenas juga berharap kemiskinan ekstrem dapat ditekan menjadi 1,5-2 persen dan terus menurun menjadi 0-1 persen pada akhir 2024, melalui upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penanggulangan pengangguran.

Kemudian, sebagai upaya mendorong pemulihan dunia usaha, pertumbuhan wirausaha, nilai devisa pariwisata dan nilai tambah ekonomi kreatif ditargetkan terus tumbuh dan semakin inklusif.

"Percepatan pembangunan infrastruktur dasar akan terus dilanjutkan, termasuk  infrastruktur digital, sementara pembangunan Ibu Kota Negara juga akan mencakup pembangunan fasilitas dasar dan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan," kata Suharso.