Bisnis.com, JAKARTA – B20 Indonesia Integrity & Compliance Task Force (I&C TF) bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan International Federation of Accountants (IFAC) menyelenggarakan side event ketiga tentang Sustainability Governance sebagai Foundation of Value Creation pada Kamis (25/8/2022).
Forum daring ini memaparkan pentingnya tata kelola bisnis keberlanjutan untuk menciptakan nilai melalui kemajuan pertumbuhan yang inovatif, inklusif, dan kolaboratif, serta membahas berbagai perspektif dari regulator, investor, lembaga pemeringkat, perusahaan multinasional, dan perusahaan milik negara.
Dalam kegiatan side event tersebut, terdapat sambutan dan pemaparan dari Prof. Mardiasmo, Ketua DPN IAI; Haryanto T. Budiman, Chair of I&C TF B20 Indonesia yang juga menjabat sebagai Managing Director PT. Bank Central Asia, Tbk.; Shinta Kamdani, Chair of B20 Indonesia; Mardi McBrien, Strategic Alliances Director International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation; Mohamad Miftah, Banking Research Director Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Achmad Solichin Lutfiyanto, Direktur Kepatuhan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan pejabat lainnya.
Dalam sambutannya, Chair of I&C TF B20 Indonesia Haryanto T. Budiman menjelaskan bahwa melalui forum ini, pihaknya bertujuan dapat meningkatkan kesadaran komunitas bisnis terhadap tata kelola yang berkelanjutan dan standar pelaporan keberlanjutan. Hal ini dapat dicapai melalui empat rekomendasi kebijakan yang telah diperkenalkan dalam Dialog B20-G20 pada 18 Agustus 2022 lalu.
Keempat rekomendasi kebijakan tersebut meliputi: (1) Mempromosikan tata kelola yang berkelanjutan dalam bisnis untuk mendukung inisiatif Environmental, Social dan Governance (ESG); (2) Mendorong aksi kolektif untuk mengurangi risiko integritas; (3) Menumbuhkan tindakan perlawanan yang tangkas untuk memerangi risiko pencucian uang/pendanaan teroris; dan (4) Memperkuat tata kelola untuk mengurangi risiko kejahatan siber yang semakin meningkat.
Forum ini, dijelaskan oleh Haryanto, hanya berfokus pada rekomendasi kebijakan pertama melalui dua aksi kebijakan yang mendukung rekomendasi tersebut. Pada aksi kebijakan pertama, pihaknya menekankan tata kelola yang berkelanjutan mulai dari prinsip, dewan manajemen, komite audit dan risiko, fungsi kepatuhan, audit internal, hingga kerangka tata kelola.
Sedangkan aksi kebijakan kedua fokus pada pengintegrasian dan standarisasi tata kelola yang berkelanjutan dengan mempromosikan dan mempercepat penerapan standar pelaporan keberlanjutan berkualitas tinggi, terkonvergensi dan diterima secara global, dan memaksimalkan pemantauan kepatuhan tata kelola berkelanjutan dan inisiatif penjaminan (assurance) yang independen.
Menurut Haryanto, terdapat empat tujuan yang ingin dicapai melalui tindakan kebijakan tersebut. Tujuan pertama adalah untuk mengurangi isu-isu yang terkait dengan ESG; kedua adalah untuk memitigasi risiko pelanggaran integritas; ketiga adalah untuk mengembangkan lingkungan investasi yang lebih baik; dan tujuan keempat adalah membangun ekonomi yang lebih adil.
“Oleh karena itu, penerapan standar pelaporan keberlanjutan yang berkualitas tinggi, terkonvergensi dan diterima secara global, termasuk data ESG yang terstandarisasi dan kriteria pelaporan, yang didukung oleh jaminan informasi yang disajikan, menjadi penting bagi negara-negara G20,” kata Haryanto.
Memiliki laporan seperti itu akan membantu investor dan pemangku kepentingan lainnya dalam membuat perbandingan yang adil antar-perusahaan yang pada akhirnya akan membangun ekonomi yang lebih adil.
Sepanjang tahun ini, B20 Indonesia I&C TF sendiri telah menyelenggarakan sejumlah side event untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu yang berkaitan dengan integritas dan kepatuhan serta cara-cara untuk mengatasinya.
Side event ini dihadiri oleh para pebisnis, pejabat pemerintah dan juga perwakilan dari masyarakat sipil. “Hal ini sejalan dengan niat untuk memiliki kerja sama yang kolaboratif antara tiga elemen: pemerintah, bisnis dan masyarakat sipil untuk memiliki dampak yang nyata,” jelas Haryanto lagi.
Senada dengan Haryanto, Chair of B20 Indonesia, Shinta Kamdani, dalam sambutannya juga menjelaskan bahwa rekomendasi kebijakan tentang integritas dan kepatuhan telah memberikan kebijakan ESG yang inovatif yang mencakup isu dan kepentingan terkait menuju tata kelola yang berkelanjutan di sektor bisnis.
Dirinya menyambut baik dua rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk memastikan inisiatif ESG ini, yakni (1) Mempromosikan tata kelola yang berkelanjutan dalam bisnis untuk mendukung inisiatif ESG dan (2) Menumbuhkan aksi kolektif untuk mengurangi risiko integritas.
Dua rekomendasi kebijakan utama dari B20 Indonesia I&C TF ini juga dianggap mampu meningkatkan pesan kunci yang serupa dengan unit lain seperti Task Force Energy, Sustainability and Climate, sehingga dapat dilaksanakan kebijakan kolaboratif demi tercapainya pemerintahan yang berkelanjutan.
“Tata kelola yang berkelanjutan adalah komponen penting dalam aktivitas bisnis kita saat ini, dan harus terus didorong. Oleh karena itu, saya mendorong bisnis untuk mempertimbangkan lingkungan (termasuk iklim, keanekaragaman hayati), dampak sosial, manusia, dan ekonomi dalam membuat keputusan bisnis dan fokus pada penciptaan nilai berkelanjutan jangka panjang daripada jangka pendek,” kata Shinta.
Menurut Shinta, penerapan tata kelola keberlanjutan dinilai akan mampu membawa banyak manfaat bagi perusahaan. Sebanyak 33% bisnis yang mengintegrasikan praktik berkelanjutan untuk meningkatkan operasional efisiensi dan memotong biaya, akan mampu menghasilkan peningkatan laba sebesar 19%.
Lebih dari sepuluh tahun, secara sosial, perusahaan bisa menghemat lebih dari US$11 juta melalui manajemen limbah berkelanjutan dan transparansi. Tren memiliki tanggung jawab dan tingkat konsumsi berkelanjutan meningkat secara signifikan. Hal inilah yang harus diikuti dengan produksi untuk bisnis yang berkelanjutan.
Bisnis berkelanjutan sendiri dapat didefinisikan sebagai menjalankan bisnis tanpa berdampak negatif bagi lingkungan. Hal ini terlihat dari seratus perusahaan yang bertanggung jawab atas 71% emisi global.
“Merekalah aktor yang sama yang akan berdampak signifikan dan menyumbang 60% dari pengurangan emisi pada tahun 2030,” kata Shinta.
Hal ini membuktikan bahwa tata kelola yang baik mendorong keberlanjutan, menciptakan nilai yang berkelanjutan, dan membantu perusahaan mencapai nilai-nilai tersebut. Bisnis berkelanjutan juga menyadari manfaat jangka panjang, termasuk mengurangi risiko, menarik investor dan pemegang saham baru, serta meningkatkan ekuitas perusahaan. Dengan segala cara, hal itu dapat meningkatkan kinerja bisnis, membantunya menjadi lebih stabil dan produktif, dan membuka banyak peluang baru.
Terkait dengan tata kelola dan pelaporan keberlanjutan, International Sustainability Standards Board (ISSB) telah didirikan dengan fokus utama menyusun standar keberlanjutan yang berkualitas tinggi. Pendirian badan baru ini mendapat dukungan dari standard setter global, dunia bisnis, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
Pendirian ISSB bertujuan untuk mengembangkan dasar global komprehensif terkait standar pengungkapan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan investor global. Saat ini, ISSB telah menerbitkan Exposure Draft IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information dan Eksposure Draft IFRS S2 Climate-related Disclosures.
Ketua DPN IAI, Prof. Mardiasmo mengatakan, IAI sebagai standar setter terkait akuntansi dan keuangan di Indonesia telah merespon pendirian ISSB dengan membentuk Task Force Comprehensive Corporate Reporting (TF CCR).
TF CCR IAI mendukung aspirasi untuk dasar global yang komprehensif untuk pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan dan pengungkapan terkait iklim, sambil menyoroti beberapa perbaikan utama yang harus dipertimbangkan oleh ISSB dalam pembahasan lebih lanjut.
TF CCR inilah yang akan mempersiapkan standard setter di bawah IAI untuk merumuskan comprehensive corporate reporting dan sustainability reporting untuk mengikuti dinamika global. Prof. Mardiasmo menambahkan, akuntan siap memimpin pelaporan keberlanjutan untuk mitigasi perubahan iklim, pengungkapan ESG, karena beberapa alasan.
“Akuntan berada di pusat informasi serta memiliki keterampilan dan kompetensi yang relevan. Akuntan juga merupakan bagian dari komunitas yang terhubung secara global. Tidak kalah penting, kinerja akuntan dijaga oleh kode etik yang membuat kepentingan publik selalu mendapat prioritas tertinggi,” jelas Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia periode 2014-2019.
