Bisnis.com, JAKARTA – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan penyematan opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian ATR/BPN tahun 2023 menjadi bentuk komitmen pihaknya untuk terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.
“Secara umum diberikan WTP, ini termasuk juga status kepada peringkat atau predikat bagi ATR/BPN,” kata AHY saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (8/7/2024).
Namun demikian, AHY menekankan pihaknya untuk tidak berpuas diri. Pasalnya cap WTP tersebut bukanlah sebuah prestasi, melainkan sebuah kewajiban yang memang perlu dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN.
“Karena ini adalah uang rakyat, uang negara yang harus bisa kita gunakan dengan sebaik mungkin dan dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Adapun, berdasarkan catatan Bisnis, sepanjang 2023 Kementerian ATR/BPN menyerap anggaran mencapai 97,56% dari total alokasi anggaran sebesar Rp8,72 triliun atau senilai Rp7,8 triliun.
Baca Juga
Perinciannya, serapan anggaran tersebut berhasil merealisasikan 10 program dan proyek prioritas nasional. Di mana, dari 10 program tersebut, 3 program di antaranya rampung dikerjakan.
Kemudian, realisasi anggaran itu juga berdistribusi positif pada 5 program yang melampaui target yakni dokumen persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota dengan realisasi mencapai 116,98%, Peta Tematik Pertanahan dan Ruang realisasinya 143,29%, dan peta bidang tanah PTSL realisasinya sekitar 101,87%.
Kemudian, data dan informasi P4T (Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah) realisasinya 100,16%, serta penanganan sengketa, perkara, konflik dan kejahatan pertanahan dengan realisasi 120,32%.
Terakhir, serapan anggaran sepanjang 2023 itu juga berdampak positif pada realisasi target SK redistribusi mencapai 98,15% dan sertifikat ha katas tanah PTSL mencapai 96,24%.
