Sebagaimana program Quick Win Prabowo, pemerintah telah mengalokasikan Rp121 triliun untuk makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, hingga pembentukan lumbung pangan nasional yang seluruhnya diambil dari anggaran nonK/L.
Tercatat belanja K/L tahun 2025 mencapai Rp1.160,1 triliun. Sementara Rp1.541,4 triliun belanja nonK/L pada belanja pemerintah pusat.
Sebelumnya pun, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengungkapkan bahwa APBN telah menyiapkan porsi khusus bagi K/L baru bila mana benar terjadi penambahan jumlah instansi.
"Itu sudah dilakukan supaya apapun yang akan diputuskan oleh presiden terpilih atau presiden nanti akan bisa dilakukan secara anggaran," ungkapnya dalam Media Briefing di kantor Kemenkeu, Rabu (11/9/2024).
Anggaran Kemenko dalam APBN 2024/2025
| Kementerian | APBN 2024 | APBN 2025 |
|---|---|---|
| Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan | Rp332,79 miliar | Rp277,31miliar |
| Kementerian Koordinator bidang Perekonomian | Rp524 miliar | Rp459,77 miliar |
| Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi | Rp342,94 miliar | Rp250,97 miliar |
| Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Rp258,99 miliar | Rp274,09 miliar |
Sumber: Peraturan Presiden No. 76/2023 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 dan Kementerian Keuangan, diolah
Baca Juga
