Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, ikut buka suara terkait dengan hal yang akan dilakukan Prabowo Subianto untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ketika resmi dilantik sebagai Presiden RI.
Walaupun Dasco menyatakan belum tahu pasti apa yang menjadi prioritas Prabowo dalam hal pembangunan IKN, tetapi Prabowo sudah meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk memaparkan pembangunan infrastruktur, termasuk IKN.
“Ya kalau mengenai itu [prioritas Prabowo] saya belum tahu pasti, tetapi yang pasti bulan kemarin itu Pak Prabowo sudah minta kepada tim IKN, Menteri PU, untuk melakukan paparan-paparan tentang pembangunan infrastruktur secara menyeluruh termasuk IKN,” kata Dasco kepada wartawan, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).
Dasco juga kembali menegaskan perihal penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara. Dia memastikan Keppres tersebut akan ditandatangani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Kita sudah sama-sama bahas bahwa [Keppres] perpindahan itu akan ditandatangani oleh Pak Prabowo nantinya, sambil menghitung dan kemudian persiapan-persiapan peraturan-peraturan pelaksanaan yang akan menyertai itu,” tegas Dasco.
Sebelumnya, Dasco mengemukakan bahwa Keppres Pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke IKN tersebut masih dalam tahap kajian.
Baca Juga
“Itu kan memang begitu [Keppres diteken Prabowo]. Mengenai Keppres Pemindahan IKN itu masih dikaji untuk waktu yang tepat,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).
Sementara itu, pihak Istana membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) lempar tanggungjawab kepada Prabowo Subianto untuk meneken Keppres pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Nusantara.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan bahwa penandatanganan Keppres bakal dilakukan oleh Presiden terpilih periode 2024—2029 itu merupakan bagian dari proses transisi.
“Tentu sebagai bagian dari transisi pemerintahan, itu menjadi bagian dari komitmen presiden terpilih untuk melanjutkan. Ini kan kita melihat situasi lapangan, tahapan-tahapan yang terjadi di dalam proses pembangunan itu menjadi pertimbangan,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (9/10/2024).
