Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penerimaan Negara yang menjadi salah satu Asta Cita milik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada akhirnya batal dibentuk.
Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo-Gibran Anggawira menjelaskan rencana pemisahan tersebut memang sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
Dalam jangka pendek, justru muncul kekhawatiran dengan pembukaan BPN, akan terganggunya penerimaan negara.
“Khawatir proses ini justru akan memperlambat kinerja penerimaan negara dalam jangka pendek,” ujarnya, Jumat (18/10/2024).
Anggawira yang juga menjabat sebagai Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) mengungkapkan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang diusulkan adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan.
Sebelumnya, Angga menjelaskan bahwa pernyataan Sri Mulyani terkait batalnya pembentukan BPN hanya sekadar menggambar kondisi saat ini. Ke depan, masih terbuka peluang pembentukan BPN.
Baca Juga
"Jika Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan, tentu akan ada pembahasan lebih lanjut terkait implementasi strategi ini," ujar Angga kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).
Rencana pembentukan BPN pun dinilai belum pupus. Hanya saja, Angga menegaskan perlu waktu penyesuaian lewat diskusi-diskusi antara Prabowo dengan tim ekonomi di kabinetnya nanti.
Padahal, Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo sebelumnya menyampaikan bahwa pembentukan BPN dapat menjadi solusi untuk mengerek penerimaan negara. Pasalnya, saat ini hampir 50% APBN digunakan untuk membayar utang.
Drajad menyampaikan belanja yang dialokasikan senilai Rp3.621,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, masih kurang untuk membiayai tahun pertama Prabowo-Gibran.
Sementara pemerintah memiliki kewajiban pembayaran utang jatuh tempo dan bunga utang mencapai Rp1.353 triliun atau setara sekitar 45% dari total pendapatan pada tahun depan yang direncanakan senilai Rp3.005,1 triliun.
"Di mana ruang fiskalnya? Nah, jawabannya memang kita melalui BPN," ujarnya dalam Katadata: Indonesia Future Policy Dialogue di Le Meridien, Jakarta pada Rabu (9/10/2024).
Seperti apa saat ini diskusi dengan konsorsium LG apa sudah ada kemajuan untuk pembahasan JV di sisi hulu tambang dan smelter?
